- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi virus corona (covid-19) bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata.
Menurutnya, banyak pihak yang sangat bertanggung jawab untuk bisa membelanjakan anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp87,5 triliun tersebut. Misalnya, Gugus Tugas Nasional dan Daerah.
"Jadi dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa oh anggaran kesehatan baru cair sedikit seolah-olah tanggung jawab Kementerian Kesehatan, sebenarnya enggak karena banyak jalurnya," kata Sri saat konferensi pers virtual di Graha BNPB, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.
Sri mengakui untuk tahap awal anggaran itu ditujukan sebagai belanja tambahan yang berhubungan dengan covid-19 langsung seperti untuk penanganan gugus tugas, pembelian Alat Pelindung Diri (APD) hingga meningkatkan kapasitas rumah sakit.
Namun, kemudian juga diperluas untuk membiayai BPJS Kesehatan hingga insentif pajak dalam bentuk pemotongan hingga pembebasan tarif yang langsung diberikan terhadap bidang jasa kesehatan.
"Namun kita akan tracking, semakin bisa digunakan dan dibelanjakan kita harap dampaknya untuk atasi ekonomi, di bidang kesehatan, lebih baik sehingga kemungkinan kita pulihkan sosial ekonomi jadi lebih besar," tegas Sri.
Berdasarkan catatannya saat rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI, Senin, 29 Juni 2020, Sri mencatat bahwa anggaran penanganan covid-19 di bidang kesehatan baru terealisasi atau dicairkan 4,68 persen dari total anggaran Rp87,5 triliun.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
