Buntut Insiden Dirut Inalum di DPR, Komisi VII Bidik CSR

Pabrik Peleburan Aluminium INALUM di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
Sumber :
  • Instagram @inalum

VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir sempat bersitegang dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Orias Petrus Moerdak saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Bahkan, Nasir minta Orias Petrus keluar dari ruang rapat.

Tapi, beredar kabar Komisi VII minta dilibatkan dalam penyerahan corporate social responsibility (CSR) dengan Inalum. Anggota Komisi VII Ramson Siagian memberikan klarifikasi terkait berita soal CSR. Menurut dia, kebetulan BUMN anak perusahaan MIND ID atau Inalum seperti PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Timah punya program CSR kepada masyarakat di daerah-daerah.

Ia mengusulkan saat penyerahan bantuan sebagai realisasi CSR kepada rakyat tersebut, sebaiknya BUMN mengkoordinasikan via Sekretariat Komisi VII DPR. Sehingga, jika daerah-daerah tersebut juga merupakan daerah pemilihan (Dapil) Anggota Komisi VII bisa sama-sama menyerahkannya kepada rakyat.

"Apalagi di daerah pemilihan yang langsung dan dekat dengan wilayah operasi BUMN yang berada di bawah MIND ID/Inalum tersebut," kata Ramson kepada VIVA pada Jumat, 3 Juli 2020.

Ia berdalih hal itu bagian dari melaksanakan fungsi pengawasan, tapi juga memperlihatkan kepedulian Anggota Komisi VII DPR terhadap kepentingan rakyat di daerah pemilihan tersebut saat penyerahan bantuan kepada masyarakat.

"Itu memang sebagai konsekuensi Pileg (pemilu legislatif) suara terbanyak, sehingga rakyat di Dapil banyak yang menuntut realisasi bantuan langsung dari upaya si Anggota DPR tersebut," jelas Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.

Di samping itu, Ramson beranggapan kerja sama terkait penyerahan CSR dengan BUMN tidak melanggar Undang-undang. Karena menurut dia, bantuan CSR itu langsung diberikan kepada masyarakat di daerah-daerah, bukan untuk anggota Komisi VII DPR.

"Kalau langsung ke rakyat ya bisalah, tidak dilarang. Karena jelas ada tanda terima barang oleh yang menerima di daerah. Apalagi suasana sekarang dampak COVID-19, rakyat di dapil memang pada mengharap bantuan. Tidak pernah minta dana, bentuk barang yang bisa langsung diserahkan ke rakyat," ujarnya.

Namun, Ramson mengaku tidak mengharapkan sama sekali program CSR dari BUMN di bawah MIND ID/Inalum tersebut. Sebab, ia berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X tidak terkait dengan daerah program-program CSR BUMN di bawah Inalum.

"Dapil saya belum pernah dapat CSR dari mereka (Inalum atau anak perusahaannya), dan saya tidak mengharap karena memang jauh dari daerah operasi mereka. Saya punya strategi tersendiri memenuhi sebahagian tuntutan masyarakat di daerah pemilihan saya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, viral video Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir yang mengusir Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Orias Petrus Moerdak saat rapat di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Pemicunya, Nasir mempertanyakan materi atau bahan terkait utang yang bertenor 30 tahun. Karena, ia sebagai anggota legislatif khawatir utangnya tidak selesai dibayar lantaran tenornya terlalu lama. Menurut dia, bicara utang itu cuma dua yakni disita atau lancar pembayarannya.

"Saya tanya materinya mana, kita mau dalemin. yang saya tanya ini karena bingung loh, kok utang lagi, apa-apaan ini. Jadi sampai 30 tahun kalau perusahaan ini lancar, baru selesai. Kalau kita mati tak selesai utang ini, ganti lagi dirut, lain lagi polanya," kata Nasir.

Tensi pun mulai naik. Akhirnya, Nasir bilang harusnya Orias keluar dari ruangan rapat. Dan, Orias menimpalinya siap untuk keluar ruangan apabila diizinkan oleh pimpinan rapat. "Kalau bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar," kata Orias.

Ternyata, Nasir makin naik pitam hingga menggebrak meja dan meluapkan kekesalannya kepada Orias. Dengan geram, Nasir mengatakan DPR bukan tempat main-main. Kemudian, jika mau rapat itu bahan yang disiapkan harus lengkap.

"Bapak bagus keluar, tidak ada gunanya. Anda bukan main-main DPR ini, rapat itu harus lengkap bahannya. Enak betul anda ini, kurang ajar anda. Tahu jabatan anda mempertaruhkan negara ini. Saya bicara disini pun atas nama negara," kata dia.

Puan Ngaku Enggak Ada Instruksi Soal Hak Angket

Baca juga: Rizal Ramli: Kondisi Ekonomi, Sosial Parah Cerminan Kepemimpinan Payah

Puan Maharani saat menghadiri acara apel peringatan Hari Santri 2023 di Surabaya

Pimpinan DPR Kompak Tak Mau Revisi UU MD3

Pimpinan DPR RI menegaskan tidak ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Ma

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024