Tampik Isu Pengawasan Bank Balik ke BI, Kemenkeu: Itu Bauran Kebijakan

Logo Bank Indonesia.
Sumber :
  • VivaNews/ Nur Farida

VIVA – Kementerian Keuangan menanggapi isu yang tengah beredar terkait keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan kewenangan pengawasan perbankan di Indonesia yang saat ini ada di Otoritas Jasa Keuangan ke Bank Indonesia.

Gus Miftah Curiga Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Karena Lucu, Bukan Prestasi

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi menilai, kabar yang beredar itu harus dipahami dalam konteks bauran kebijakan saat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19.

"Kita bicara adalam konteks pemulihan ekonomi nasional, kita sedang menjalankan apa yang dinamakan bauran kebijakan, baik dari sisi kebijakan fiskal moneter maupun sektor keuangan," kata dia, Jumat, 3 Juli 2020.

Jokowi Tegaskan Freeport Bukan Milik Amerika Lagi, tapi Indonesia

Menurut dia, inti dari bauran kebijakan tersebut adalah kemampuan bersama melaksanakan beberapa program dengan baik. Jadi yang terpenting menurutnya program itu bisa dilakukan dengan baik melalui koordinasi dengan beberapa institusi terkait kebijakan yang ditempuh.

Meski begitu, dia mengakui, dalam masa krisis seperti saat ini, yang disebabkan tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19, pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek kebijakan yang telah di buat, termasuk institusi yang terlibat dalam kebijakan itu.

Risma dan Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi, Budi Arie: Jangan Didramatisir

Pemerintah ditegaskannya, akan terus memantau segala bentuk dinamika yang terjadi antara institusi tersebut dalam melakukan koordinasi, baik untuk kebijakan fiskal, moneter, maupun keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. 

"Dinamika seperti apa ke depan, bagaimana pelaksanaan koordinasi baik fiskal, moneter, keuangan untuk percepatan pemuluhan ekonomi nasional ini seperti apa. Yang menarik ke depan kita ingin lihat dinamikanya seperti apa, evaluasi kita seperti apa dan jadi bahan diskusi menarik beberapa bulan ke depan," tuturnya.
 

Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma'ruf Amin Serahkan Zakat

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses negosiasi pemerintah untuk menambah kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen masih berlangsung.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024