Nasdem Tawarkan Solusi bagi Pekerja Penentang Omnibus Law Cipta Kerja
- VIVAnews/Nur Faishal
VIVA – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengklaim sebagai partai terdepan yang mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Dikoordinatori Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, partai besutan Surya Paloh itu pun membentuk tim khusus bernama Tim Siaga Omnibus Law.
Willy mengatakan, tim itu berisi 56 orang dengan 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan 36 tenaga ahli. Tim sudah bekerja dan pekan ini mulai menginventarisasi masalah. "Nasdem berkomitmen untuk menyukseskan pembahasan RUU Ciptaker ini," katanya di sela Workshop Nasdem Jatim di Surabaya pada Sabtu, 7 Maret 2020.
Tim Siaga Omnibus Law juga sebagai pembantah bahwa Nasdem berseberangan dengan Presiden Jokowi soal RUU Omnibus Law. Ia mengklaim justru RUU tersebut senada dengan napas restorasi yang sejak awal digaungkan oleh Nasdem. "Nasdem justru terdepan kalau ngomong Omnibus Law," tandas Willy.
Menurutnya, RUU Cipta Kerja dinilai efektif dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga enam persen dengan dua jalan, yaitu memudahkan masuknya investasi dan debirokratisasi. "Selama ini dari China investasi justru lari ke Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Kenapa tidak ke Indonesia?" ujar Willy.
Ia menjelaskan, RUU Omnibus Law terdiri dari sebelas klaster. Satu di antaranya terkait dengan ketenagakerjaan. Dalam hal itulah Willy menilai terjadi miskomunikasi dengan serikat pekerja, sehingga timbul penolakan. Sebetulnya, kata dia, hal itu bisa ditemukan solusi jika semua pihak memahami adanya RUU Perselisihan Hubungan Industrial (RUU PHI) yang kini juga tengah digodok.
Di RUU PHI itulah penyelesaian perselisihan pekerja bisa terwadahkan. "Sejauh ini dari sebelas klaster yang ada, klaster ketiga (ketenagakerjaan) yang cukup kompetitif karena ada aspirasi dari teman-teman serikat pekerja yang belum sepaham," ujar Willy.
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen
LSI merilis temuan terbarunya terkait dinamika Pemilu 2024, salah satunya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan, yakni 76,2 persen.
