- VIVA/Sherly
VIVA – Pengusaha hotel mengaku tidak punya pilihan lain untuk memberikan ruang kamarnya sebagai tempat isolasi bagi para pasien COVID-19. Meski biaya-biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah, namun besarannya dipastikan akan lebih rendah dari harga pasaran.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran. Menurut dia, banyak pengusaha hotel, khususnya di DKI Jakarta yang bersedia untuk memberikan ruang kamarnya bagi para pasien tersebut dari pada harus tutup total.
"Jadi meskipun rendah (tawaran tarif dari pemerintah) diambil juga sama dia dari pada enggak berputar," kata Yusran kepada VIVA, Selasa, 15 September 2020.
Baca juga: Hotel-hotel Grup Accor, Novotel, Ibis Jadi Tempat Isolasi OTG COVID-19
Meski demikian, dia mengatakan, untuk mekanisme teknis pembayaran dan pemanfaatan fasilitas hotel untuk para pasien COVID-19 tersebut masih belum ada keputusan. Sebab, katanya, PHRI masih melakukan diskusi dengan pemerintah untuk menyepakati mekanisme teknis.
"Tim PHRI sedang konsolidasi nanti malam harus beri usulan seperti apa teknisnya, apakah disewanya satu bangunan atau berdasarkan kebutuhan saja per kamar nah itu diputuskan nanti malam," tegas Yusran.
Yusran mengungkapkan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kondisi yang sangat sulit bagi bisinis perhotelan. Dengan kebijakan rem darurat Anies untuk kembali memberlakukan PSBB seperti Maret 2020, dikatakannya kondisi bisnis hotel akan sangat susah.
"Ya sekarang kan kita enggak ada pilihan. Pilihan kita dibiarkan tutup juga dalam kondisi gini hotel ini kan walau tutup argonya jalan terus karena listriknya besar," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Yusran memaklumi banyak pengusaha hotel yang sangat bersedia tempatnya dimanfaatkan pemerintah untuk menampung para pasien COVID-19. Sebab, jika tidak ada pemasukan, dikatakannya daya tahan bisnis hotel hanya mampu bertahan enam bulan jika ditutup total.
"Ini kan pengalaman PSBB pertama yang kita sampaikan ke pemerintah bahwa daya tahan kita enam bulan karena hotelnya pun ditutup atau buka, harus tetap subsidi cukup besar khususnya biaya listrik," tutur dia. (ren)
