Ahok: Kalau Saya Dirut Pertamina, Kadrun Demo Mau Bikin Gaduh

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hiro

VIVA – Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar kebobrokan sistem di di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina. Persoalan ini ramai jadi perbincangan di media sosial.

MIND ID Pastikan Beri Kemanfaatan Bagi Daerah Wilayah Kerja, Begini Caranya

Tak hanya itu, Ahok menyebut jika dia menjadi Direktur Utama Pertamina, ada masyarakat yang tak senang dan rusuh. Dia mengistilahkan mereka itu sebagai kadrun (sering diasumsikan singkatan kadal gurun).

“Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini,” kata Ahok dikutip dari Youtube POIN pada Rabu, 16 September 2020.

Bakrie Group and Pertamina Develop Research Infrastructure at IKN

Baca juga: Ahok Trending Twitter karena Bongkar Aib Pertamina

Ahok mengusulkan, Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun, kemudian membentuk Indonesia Corporation atau seperti Temasek. Konsep ini yakni penggabungan holding BUMN yang akan menjadi superholding.

Pertamina Bentuk Satgas, Pastikan Kebutuhan Energi saat Idul Fitri Aman di Aceh

“Persoalannya, Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita tidak ada orang,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ahok pun menyadari dengan masuknya dia ke jajaran Komisaris Pertamina membuat suasana keharmonisan terganggu. Padahal, selama ini kondisi Pertamina sudah aman dan nyaman.

“Pertamina sudah aman, nyaman kok kamu masuk. Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruhan. Kalau tidak ada Ahok, kan tidak ada yang ribut,” jelas dia.

Selanjutnya, Ahok menyoroti para pejabat direksi dan komisaris ada yang melobi menteri untuk mempertahankan jabatannya. Sehingga, membuat Ahok marah-marah.

“Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan,” ucapnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya