Sri Mulyani Tak Berharap Banyak Vaksin Bisa Cepat Pulihkan Ekonomi
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berharap banyak vaksin COVID-19 bisa membantu pemulihan ekonomi Indonesia lebih cepat. Sebab, dari sisi produksinya saja membutuhkan waktu lama.
Baca Juga: Satgas Percaya Bantuan Tunai Negara Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
Karena itu, Sri menekankan bahwa menghadapi pandemi ini tidak hanya bisa dengan menggantungkan nasib terhadap keberadaan vaksin. Karenanya, kebijakan-kebijakan adaptif dikatakannya perlu terus dilakukan.
Hal itu Sri sampaikan dalam webinar bertajuk 'Maintaining Financial System Resilience to the COVID-19 Black Swan: Deposit Insurance Strategic Responses & Policy Options' yang digelar secara internasional oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Rabu malam, 16 September 2020.
"Karena COVID masih di sini bersama kita meskipun banyak harap dari diskusi-diskusi mengenai vaksin tapi ini membutuhkan waktu lebih lama bagi banyak negara untuk bisa mengatasi ancaman COVID-19 ini vis a vis dengan tujuan kita memulihkan ekonomi," ujar Sri.
Oleh sebab itu, Sri memastikan bahwa pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan antisipatif, adaptif dan pragmatis untuk menyesuaikan perkembangan pandemi COVID-19 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
"Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan terus memonitor, diskusi dan mendesain kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk kita memfasilitasi recovery dan memitigasi risiko yang datang dari kerentanan yang disebabkan COVID-19," ujar Sri.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin juga menilai keberadaan vaksin COVID-19 saat ini bukan lagi menjadi kunci utama untuk kembali menggerakkan ekonomi.
Dia mengingatkan kembali, rata-rata keberhasilan produksi vaksin membutuhkan waktu tujuh tahun dan paling cepat empat tahun. Namun, meskipun adanya teknologi, keberadaan vaksin saat ini belum tentu cepat.
"Yang saya ingin katakan kita harus memiliki strategi alternatif selagi itu masih ada," ujar Budi, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamis, 10 September 2020.
