Jadi Agen Pajak Digital, Facebook hingga TikTok Belum Setor ke Negara

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo
Sumber :
  • Mohammad Yudha Prasetya/VIVAnews

VIVA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk puluhan perusahaan digital asing untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen sejak Agustus 2020.

Pemerintah Kantongi Rp 23,04 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech Sampai Maret 2024

Akan tetapi, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, hingga saat ini belum ada sepeser pun dana yang diterima negara dari hasil perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebab, kata dia, setoran hasil pemungutan PPN hasil transaksi digital itu baru akan diterima pemerintah pada September 2020. Meskipun penunjukkan telah dilakukan sejak Agustus 2020.

Negara Kantongi Rp 342,88 Triliun dari Penerimaan Pajak hingga 15 Maret 2024

Baca juga: Facebook, TikTok hingga Apple Jadi Agen Pemerintah Pungut Pajak 10%

"Untuk setoran sampai Agustus untuk PMSE luar negeri belum kita terima," kata dia saat konferensi pers virtual, Selasa, 22 September 2020.

Kenaikan PPN 12 Persen 2025 Tergantung Keputusan Prabowo

Pada Agustus 2020, DJP pada dasarnya telah menunjuk enam perusahaan global memungut PPN. Produk dan layanan digital yang dijual oleh keenam pelaku usaha tersebut pun dipastikan akan dipungut PPN mulai 1 Agustus 2020.

"Karena setoran baru masuk September 2020 ini jadi sampai Agustus belum ada setoran yang diterima," tegas Suryo.

Terkait perkembangan penunjukan, Suryo menuturkan, hingga saat ini telah sebanyak 28 perusahaan digital asing yang ditunjuk untuk memungut PPN sebesar 10 persen.

Sampai Oktober 2020, dia optimistis akan ada penambahan 9 perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Sehingga totalnya akan menjadi 37 perusahaan digital asing.

"Harapan kita semakin banyak PMSE semakin baik pemungutan PPN ke depan jadi paling tidak sampai Oktober akan ada 37 PMSE luar negri," ungkapnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya