Pekerja Usia ini Jadi Prioritas Vaksinasi Corona Setelah Tenaga Medis

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Vaksinasi Virus Corona akan segera dilakukan Pemerintah paling cepat akhir tahun ini. Tenaga Medis menjadi prioritas utama penyuntikan vaksin perdana yang akan dilakukan. 

HUT Ke-61, Taspen Tegaskan Komitmen Genjot Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan prioritas pertama bagi tenaga medis tersebut karena mereka berada di garda terdepan melawan COVID-19 saat ini. Prioritas kedua, dikatakannya, adalah para pekerja, khususnya di usia tertentu.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat koordinasi persiapan program vaksinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin.

BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan: Benar, Kami Belum Memiliki Kecukupan Dana

Baca juga: Kini Tukar Uang Edisi 75 Tahun Kemerdekaan RI Bisa di Seluruh Bank

"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," kata Terawan dikutip dari Antara, Kamis 1 Oktober 2020.

Erick Imbau BUMN Beli Dolar AS Besar-besaran, Menko Perekonomian hingga Wamenkeu Bilang Gini 

Terawan mengungkapkan, hingga saat ini, kebutuhan vaksinasi di Indonesia mencapai 320 juta dosis. Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BOPM, serta BNPB.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN sudah mencapai 123 juta vaksin. Karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menuturkan, tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan.

Dalam kunjungan itu menurutnya, nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin COVID-19 tersebut. Sehingga vaksinasi pun bisa segera dilakukan.

"Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," katanya. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya