- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan kas mereka pada akhir kuartal III-2020 yang tercatat hingga akhir September. Menurut Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, anggaran penanganan COVID-19 yang tersedia hampir Rp700 triliun sudah tersedot Rp318,5 triliun.
"Dari total target Rp695,2 triliun. Dan kita berdoa mudah-mudahan penyaluran di kuartal tiga ini bisa memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga," kata Budi, Rabu 7 Oktober 2020.
Budi mengatakan, peningkatan penyerapan anggaran paling baik adalah perlindungan sosial dan insentif usaha kecil, dan menengah (UKM). Ia juga memaparkan, realisasi anggaran di enam program itu.
Yakni untuk program kesehatan tersalurkan Rp21,9 triliun atau 25 persen dari total pagu anggaran, program perlindungan sosial tersalurkan Rp157,03 triliun atau 77,01 persen dari total pagu anggaran.
Baca juga: 4 Gejala COVID-19 Muncul Sebelum Batuk dan Demam
Kemudian, anggaran program sektoral kementerian/lembaga dan pemda terealisasi Rp26,61 triliun (25,08 persen), insentif usaha Rp28,07 triliun (23,27 persen), dan untuk UMKM sebesar Rp84,85 triliun (68,72 persen). Sementara itu, untuk pembiayaan korporasi masih nol persen.
"Kami berusaha keras supaya sampai akhir tahun 2020 seluruh dana PEN bisa kita salurkan," kata eks direktur utama PT Bank Mandiri Tbk tersebut.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, mengatakan, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif senilai Rp2,4 juta yang ditujukan bagi tiga juta pelaku usaha mikro sudah mulai disalurkan pekan ini. Dengan demikian, jika benar-benar semua tersalurkan, sebanyak 12 juta penerima hibah dari Kepala Negara tersebut mencakup pedagang kecil.
"Alhamdulillah kurang dari dua bulan sejak diluncurkan program Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro ini per 6 Oktober sudah 100 persen. Memang program ini dari survei ADB memang dianggap paling tepat dan paling diminta oleh pelaku usaha mikro," tutur Teten. (art)
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
