1 November 2020, Belanja Infrastruktur PUPR Baru 68 Persen

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Puncak Waringin.
Sumber :
  • VIVAnews/Dusep Malik

VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, hingga 1 November 2020, realisasi penyerapan anggaran belanja infrastruktur telah mencapai sebesar Rp59,47 triliun, atau sekitar 68 persen dari total pagu anggaran 2020 sebesar Rp87,76 triliun.

PT PP Peroleh Kontrak Baru Rp 22,89 Triliun hingga November 2022

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor.

"Sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu 4 November 2020.

IHSG Dibayangi Inflasi dan Serapan Anggaran, Ini Saham-saham Pilihannya

Basuki menjelaskan, total anggaran tahun 2020 sebesar Rp87,76 triliun, terdiri dari program reguler sebesar Rp75,44 triliun, dan Rp12,32 triliun bagi 16 program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang, hingga awal November 2020, realisasi PKT telah mencapai Rp10,80 triliun atau sebesar 87,7 persen. Hal itu belum termasuk jumlah tenaga kerja yang terserap, yang mencapai sebanyak 630.990 orang atau sekitar 98,7 persen.

Kunjungi Kalbar, Kemendagri Cari Solusi Soal Serapan Anggaran Rendah

Dari total sebanyak 16 program PKT, secara keseluruhan 11 program telah mendekati tuntas, yakni meliputi Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah & Air Baku, OP Irigasi dan Rawa, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa, dan Revitalisasi Drainase Jalan.

Kemudian ada juga program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Di samping itu, lanjut Basuki, dialokasikan juga anggaran Rp1,36 triliun, untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program itu berupa perluasan Program Padat Karya, yakni revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp1 triliun, dan pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp200 miliar.

Lalu ada juga modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 5.495 unit senilai Rp125,6 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 272 unit senilai Rp5 miliar, dan pembelian produk rakyat seperti Big Gun Sprinkler, Tandon Air, dan Biodegester. 

"Untuk mendukung peningkatan konektivitas, dialokasikan anggaran untuk pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton senilai Rp120 miliar, dan pembelian Resin Ester 790,42 ton sebesar Rp25 miliar," kata Basuki.

"Hingga saat ini, total realisasi penyerapan untuk pembelian produk rakyat telah mencapai sekitar 57,7 persen atau senilai Rp281 miliar, dari total pagu Rp487,8 miliar," ujarnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya