Wapres Ungkap Strategi RI Jadi Pemimpin Ekonomi Syariah Dunia

Wakil Presiden KH Maruf Amin
Sumber :
  • VIVAnews/Reza Fajri

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi syariah global. Pemerintah, menurut Ma’ruf, sudah menyusun kebijakan untuk itu.

Wapres Maruf: Pengusaha Jangan Abai Bayar THR Karyawan, Bisa Kena Sanksi

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf dalam Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara virtual pada Kamis 5 November 2020.

"Saat ini pemerintah sedang menyusun sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung komitmen tersebut. Beberapa dari kebijakan tersebut sudah mulai diimplementasikan secara bertahap," kata Ma'ruf.

Potensi Wakaf RI Tembus Rp 180 Triliun, Begini Caranya Bisa Bantu Genjot Ekonomi Berkelanjutan

Baca juga: Sebut Habib Rizieq Bukan Orang Suci, FPI: Mahfud Ngawur

Wapres menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan pembentukan ekosistem keuangan syariah yang dapat melayani nasabah dari yang sangat kecil sampai nasabah besar. Sehingga, semua segmen dapat terlayani oleh lembaga keuangan syariah. 

OJK Sebut Keuangan Syariah Belum Optimal Dukung Industri Halal RI

Rencana tersebut seperti merger tiga bank syariah anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian juga penguatan serta perluasan Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Koperasi Syariah.

"Pemerintah juga menyiapkan ekosistem di bidang produk halal, social fund, dan bisnis syariah. Semua itu menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mendorong semakin maju dan kuatnya ekonomi syariah di Indonesia," ucapnya.

Besarnya perhatian dan keterlibatan pemerintah, kata Ma'ruf, merupakan era baru dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebab, selama ini menurutnya swasta dan masyarakat yang lebih dominan terlibat dalam upaya menumbuhkembangkan ekonomi dan keuangan syariah. 

"Istilahnya pendekatan yang dilakukan ialah bottom up. Sehingga pertumbuhan market share-nya terasa lambat dan kurang progresif. Dengan kuatnya keterlibatan pemerintah, diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia," kata dia. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya