Biaya Eksplorasi Migas RI Cuma 1% Dibanding Perusahaan Tambang Dunia
- Istimewa
VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, saat ini biaya untuk eksplorasi minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia tergolong masih sangat rendah.
Hal itu diutarakan Arifin dalam diskusi virtual peluncuran buku 'An Introduction Into The Geology of Indonesia', karya Prof. DR. R. P. Koesoemadinata.
"Berdasarkan data SNP Global Market Intelligence, selama 20 tahun terakhir total biaya eksplorasi di Indonesia hanya 1 persen dari biaya eksplorasi perusahaan-perusahaan tambang kelas dunia," kata Arifin dalam telekonferensi, Senin 16 November 2020.
Baca juga: BKPM Sebut Perusahaan Australia Mau Bangun RS Senilai Rp14 Triliun
Meski demikian, Arifin memastikan bahwa walaupun biaya eksplorasi migas di Indonesia secara global masih tergolong rendah. Nilainya terus meningkat setiap tahunnya, terutama dari 2019 lalu.
Di sisi lain, Arifin mengaku bahwa pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya dalam mendorong pengembangan sumber daya serta peningkatan investasi energi dan mineral di tanah air, khususnya pada kegiatan eksplorasi.
Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2020, tentang kontrak bagi hasil gross split. Aturan itu memberikan penegasan terkait bentuk kontrak kerjasama dan fleksibilitas kontrak bagi hasil yaitu cost recovery atau gross split.
Selain itu, lanjut Arifin, pemerintah juga senantiasa mengajak para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), agar dapat memanfaatkan dana komitmen pasti dan komitmen kerja pasti dalam melakukan kegiatan eksplorasi hulu migas secara masif, untuk penemuan cadangan-cadangan baru.
"Di bidang mineral dan batu bara, pemerintah juga sedang melakukan inventarisasi dan validasi data mineral dan batu bara dengan membangun sistem database hasil kegiatan eksplorasi secara nasional," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu.
"Di mana semuanya terdapat dalam aplikasi 'exploration data warehouse' dan 'exploration monitoring system' serta penggunaan 'competence person' dalam pelaporan eksplorasi dan estimasi sumber daya dan cadangan," lanjut Arifin Tasrif. (ren)
