- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pemerintah diminta mengawasi dengan ketat barang impor dalam rangka pengadaan barang proyek yang dilakukannya. Khususnya dalam rangka menyelamatkan industri nasional, yang saat ini dihantam resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Realisasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mengutamakan produsen dalam negeri sesuai dengan Perpres Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) sejauh ini dinilai belum optimal. Karena pengadaan barang proyek pemerintah masih lebih banyak menyerap barang impor sehingga kian mengikis harapan pasar bagi industri nasional.
Baca juga: Bertemu Bos Bank Dunia hingga IMF, Luhut Terkejut dengan Kondisi AS
“Untuk menanggulangi resesi akibat pandemi, pemerintah telah menetapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu selayaknya bisa ikut mengungkit industri lokal bukan malah menggemukkan importir,” kata Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, dikutip dari keterangannya, Rabu 18 November 2020.
Menurut dia, saat ini arus pemutusan hubungan kerja (PHK) sulit untuk dibendung karena banyak sektor usaha yang mandek. Kucuran bantuan sosial tak cukup untuk menstimulasi geliat usaha, karena berbentuk komoditas dari perusahaan besar dengan kekuatan modal besar.
“Mayoritas pengusaha industri mebel dan kerajinan yang padat karya dan tersebar di banyak wilayah tidak berkembang. Bantuan belum kunjung tiba, namun stimulus pasar malah dilahap pemain impor,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Presiden PT Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia Heru Satoso menegaskan, keberpihakan kepada industri nasional sangat diharapkan. Karena tanpa bantuan dan keberpihakan pasar, manufaktur lokal yang telah membangun industri akan sulit bertahan.
Karena itu, pemerintah harus melihat mana yang paling mendesak untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, penyelamatan pelaku industri dan bisnis dalam krisis saat ini.
"Pemerintah jangan sampai mengambil langkah sporadis dan membuka selebar-lebarnya pelaku industri yang totalitas hanya berorientasi impor, padahal tidak melakukan investasi apalagi ke dalam industri,” tegas Heru.
Heru menekankan pentingnya pemerintah meninjau kondisi di lapangan secara faktual. Setidaknya, pemerintah bisa memilah mana usulan impor yang berguna bagi industri nasional, mana impor yang hanya memanfaatkan label SNI namun nyatanya didatangkan secara CKD atau utuh. (ant)
