- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 jadi tantangan tersendiri terhadap perekonomian Indonesia. Para pelaku usaha dalam negeri pun harus mengambil sejumlah langkah dan strategi bisnis yang tepat, termasuk mencari peluang-peluang pasar baru.
Karena itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani mengatakan, untuk mencari peluang pasar baru itu, dunia usaha membutuhkan dukungan pemerintah. Hal itu yang sangat dinanti saat ini.
"Perlu ada dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi ekspor dan tidak hanya berfokus memenuhi kebutuhan domestik," ujar Shinta di gelaran Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima secara virtual di Jakarta, Kamis, 19 November 2020.
Baca juga: ABAC Tekankan RI Harus Punya Pengaruh di Asia Pasifik
Badan Perdagangan Dunia (WTO) memproyeksikan volume perdagangan dunia akan turun sebesar 9,2 persen pada 2020. Volume perdagangan global ada kemungkinan baru bisa pulih pada akhir 2021 dengan pertumbuhan sekitar 7,2 persen.
Seiring dengan anjloknya transaksi perdagangan dunia, WTO memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan minus 4,8 persen dan diprediksi kembali tumbuh 4,9 persen pada 2021.
Shinta mengatakan, peluang ekspor ke negara-negara mitra dagang Indonesia tetap terbuka kendati negara-negara di dunia sedang terpukul oleh pandemi COVID-19. Namun, hambatan dagang tarif dan nontarif masih menjadi tekanan tersendiri bagi komoditas ekspor utama Indonesia, terutama untuk komoditas minyak kelapa sawit mentah, karet, dan produk perikanan.
Shinta menjabarkan, hambatan non-tarif yang dihadapi meliputi standar terkait sustainability, seperti IIU Fishing, standar tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan. Kemudian standar kesehatan dan keselamatan yang menyangkut toleransi polutan dan zat karionegen, serta standar kemasan.
Adapun hambatan tarif, Shinta melanjutkan, menyangkut besaran tarif dan akses. Penerapan hambatan tersebut dibolehkan berdasarkan perjanjian GATT WTO dengan syarat tidak diskriminasi, diterapkan secara transparan dengan tolak ukur yang jelas, alasan penerapannya dapat dibuktikan secara scientific, dan persyaratan dapat dipenuhi secara reasonable.
Shinta menjelaskan, untuk meminimalkan hambatan perdagangan tersebut dan meningkatkan ekspor, Kadin Indonesia mengusulkan sejumlah cara. Pertama, meningkatkan produktivitas dan stabilisasi produksi dalam negeri, serta reformasi sektor agrikultur dan perikanan dengan perbaikan iklim usaha.
Kemudian kedua, pembenahan 2 dari 3 mistmatch input-output antara produksi pangan hulu dengan kebutuhan input industri makanan dan minuman dan pasar ekspor. Khususnya dari segi volume dan standar serta sinergi dan kerja sama antar elemen pemerintah.
Ketiga, penguatan diplomasi dengan cara melakukan institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan, dan investasi melalui kajian-kajian dan penguatan riset pasar.
"Kajian tersebut antara lain mencakup promosi, market intelligent, pengumpulan data dan informasi hambatan non-tarif termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards, pengumpulan data usaha, business matching, dan pendampingan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan, untuk menopang kinerja ekspor selain perikanan tangkap, perikanan budi daya sangat menjanjikan. Karena itu perlu ada kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk melakukan observasi dan eksploitasi budi daya perikanan.
“Perlu konsolidasi nasional pelaku usaha perikanan agar terjadi kesamaan langkah dan strategi meningkatkan produksi dan menghadapi persyaratan global yang semakin ketat,” katanya.
Selain itu, Yugi melanjutkan, pemerintah dan pelaku usaha perikanan juga perlu memperkuat supply chain dalam sistem logistik ikan nasional. Untuk menghasilkan efisiensi dan daya saing produk perikanan di pasar global.
Menurut Yugi, Indonesia memiliki lima komoditas perikanan andalan ekspor. Namun permasalahannya, hilirisasi produk perikanan di Tanah Air masih rendah. “Ini tantangan utama Kementerian KKP untuk meningkatkan hilirisasi tersebut,” ujarnya.
