VIVA – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memastikan, per 18 November 2020 realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN telah mencapai Rp408,61 triliun, atau sekitar 58,7 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu, Ubaidi S. Hamidi, menjelaskan capaian realisasi PEN lebih dari Rp400 triliun itu terdiri dari enam klaster.
Pertama adalah dari program kesehatan yang realisasinya tercatat telah mencapai Rp37,31 triliun, atau sekitar 38,4 persen dari pagu anggaran sebesar Rp97,26 triliun.
"Di mana kita tahu (realisasinya) untuk mendukung peralatan penanganan COVID-19, insentif tenaga medis, termasuk untuk bantuan iuran dan pelaksanaan Satgas COVID-19," kata Ubaidi dalam telekonferensi, Senin 23 November 2020.
Kemudian, realisasi selanjutnya yakni pada program perlindungan sosial, yang tercatat mencapai Rp193,07 triliun atau sekitar 82,4 persen dari pagu anggaran sebesar Rp234,33 triliun.
Ubaidi menambahkan, program perlindungan sosial ini memang mengalami beberapa perluasan program, termasuk misalnya soal subsidi internet untuk pelajar, subsidi gaji, yang kesemuanya mendapat perpanjangan waktu berlaku hingga Desember 2020.
Dia memastikan, realisasi program-program perlindungan sosial yang mencapai 82 persen ini, akan mampu menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin. "Diperkirakan 3,43 juta orang akan terselamatkan dari kemiskinan, karena perlindungan sosial dari program PEN ini," ujar Ubaidi.
Selanjutnya, realisasi untuk program sektoral, Kementerian atau Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah juga sudah mencapai Rp35,33 triliun, atau sekitar 53,6 persen dari pagu anggaran sebesar Rp65,97 triliun.
Lalu, realisasi program insentif bagi dunia usaha telah mencapai Rp44,29 triliun atau sekitar 36,7 persen, dari pagu anggaran sebesar Rp120,6 triliun. Kemudian selanjutnya adalah realisasi program pembiayaan korporasi, yang baru mencapai Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp62,2 triliun.
Terakhir adalah program UMKM yang realisasinya juga cukup besar, yakni mencapai Rp96,61 triliun atau sekitar 84,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp114,81 triliun.
"Program ini juga mendorong lahirnya unit usaha baru. Jadi kalau kita lihat, untuk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap, maka hal itu akan mendorong naiknya lapangan kerja untuk 1,13 juta orang. Sementara untuk yang berusaha sendiri, lapangan kerja juga naik sekitar 40 ribu orang," kata Ubaidi.
"Ini adalah program yang telah mendorong lahirnya unit usaha baru. Jadi ada indikasi bahwa usaha menengah-besar menurun dan beralih ke UMKM," ujarnya. (ren)
