- ANTARA FOTO
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggunakan satu data yang terpusat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 masyarakat Indonesia.
Data tersebut, Erick memastikan, tidak akan disalahgunakan oleh BUMN yang akan terlibat dalam proses vaksinasi tersebut, yaitu PT Telkom Indonesia serta PT Bio Farma. Sebab, menurut Erick, data-data itu dipastikan milik pemerintah.
"Kami dari BUMN, Telkom, Bio Farma sebagai agregator saja untuk menjaga supaya data bisa terekam dengan baik, datanya baik, jadi bukan milik kita, ini milik pemerintah," kata dia, Selasa, 24 November 2020.
Dia menjamin keberlangsungan data-data masyarakat itu sebab, menurutnya, data pribadi masyarakat tidak bisa menjadi domain publik atau dimiliki oleh sebuah perusahaan tertentu, termasuk BUMN.
"Itu tidak bisa jadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Tentu ini kerahasiaannya kita jaga sejak awal karena itu kita membantu, tapi datanya milik pemerintah," kata Erick.
Baca juga: 5 Fraksi Menolak, RUU Ketahanan Keluarga Tak Dilanjutkan DPR
Sebagai informasi, Bio Farma saat ini mempersiapkan data-data hasil dari uji klinis fase 3 calon vaksin COVID-19, yang akan digunakan untuk mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA).
EUA akan didapatkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Izin penggunaan vaksin itu pun diperkirakan akan terbit pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021.
Kesiapan Bio Farma dalam memproduksi vaksin COVID-19, sudah mendapatkan persetujuan dari tim pengujian dan juga sudah mendapatkan teknologi transfer dari pihak Sinovac, untuk melakukan pengujian sesuai dengan prosedur mereka.
Sebaliknya, tim dari Bio Farma bersama Badan POM juga sudah melakukan audit ke Sinovac pada November 2020 yang lalu di fasilitas Sinovac di Beijing, China, termasuk untuk melaksanakan audit halal bersama LPPOM MUI.
Sebagai informasi, Bio Farma saat ini mempersiapkan data-data hasil dari uji klinis fase 3 calon vaksin COVID-19, yang akan digunakan untuk mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Izin penggunaan vaksin itu diperkirakan akan terbit pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021.
Data yang dibutuhkan antara lain laporan lengkap fase 1 dan 2 dari vaksin COVID-19 buatan Sinovac, termasuk data imunogenisitas hingga enam bulan pasca-suntikan kedua dari uji klinis fase 3 yang rencananya akan dikirimkan ke Badan POM, pada Januari 2021. (lis)
