VIVA – Presiden Jokowi berencana untuk kembali menggelontorkan berbagai macam bantuan sosial atau bansos, yang akan disalurkan melalui Kementerian Sosial pada awal Januari 2021.
Hal itu diutarakan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021, di Istana Negara.
"Yang berkaitan dengan bantuan sosial, ini Pak Menteri Sosial, di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat," kata Jokowi secara virtual, Rabu 25 November 2020.
Jokowi berharap dengan penyaluran bansos tersebut, maka daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat juga akan ikut bergerak dan meningkat.
"Agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat, sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," ujarnya.
Presiden menegaskan kepada para menterinya untuk bekerja lebih cepat dalam kondisi krisis seperti saat ini. Kepala Negara bahkan meminta agar semangat dan aura para menteri itu, juga harus berbeda dibandingkan dengan situasi dan kondisi normal sebelum pandemi.
"Semuanya harus pindah channel ke extraordinary, agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi di tataran nasional maupun daerah.
Presiden meminta mereka agar memanfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, serta tepat sasaran. Sebab, ditekankan bahwa seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
Namun, lanjut Jokowi, dalam menghadapi banyaknya ketidakpastian di masa sekarang ini, maka fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi hal yang sangat penting.
"Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat, dan membantu rakyat," kata Jokowi.
"Dan tentu saja kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas, itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD tersebut," ujar Presiden. (art)
