Anggaran Infrastruktur 2021 Lampaui Kesehatan, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat keterangan pers.
Sumber :
  • instagram @smindrawati

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 memang cukup besar, yakni mencapai Rp417,8 triliun.

KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

Nilai itu diakui Sri Mulyani mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, dibandingkan dengan anggaran infrastruktur 2020 yang hanya mencapai sebesar Rp281,1 triliun.

Namun, Sri Mulyani pun akhirnya menjelaskan kenapa alokasi anggaran infrastruktur pada tahun depan terbilang cukup besar dan bertambah secara signifikan tersebut.

Kemenpan-RB Siapkan 200 Ribu Formasi Calon ASN untuk Ditempatkan di IKN

"Anggaran infrastruktur (2021) cukup besar adalah untuk menampung yang selama ini tertunda," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa 22 Desember 2020.

Bahkan, Sri Mulyani juga mengakui jika anggaran infrastruktur pada 2021 itu lebih besar dibandingkan dengan anggaran kesehatan, yang hanya sebesar Rp169,7 triliun.

Singapore PM Lee Hsien Loong to Resign After Two Decades on Duty

Meski demikian, Sri Mulyani menolak jika pemerintah dianggap lebih mementingkan masalah infrastruktur, dibandingkan dengan penanganan kesehatan masyarakat di kala pandemi COVID-19 masih berlangsung.

"Anggaran infrastruktur lebih besar dari kesehatan, itu tidak benar. Anggaran kesehatan lebih besar, mesti ditambah (sisa anggaran) tahun ini dan akan kita jaga untuk 2021 mendatang," ujar Sri Mulyani.

Dia menegaskan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dan di awal 2021, pemerintah masih akan tetap memprioritaskan anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi tersebut.

Karena, menurutnya, tidak ada alasan apa pun bagi pemerintah untuk tidak memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19, termasuk dalam memberikan dukungan melalui sistem penganggarannya.

"Kita akan tetap memberi jaminan langkah-langkah di bidang kesehatan, agar bisa menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui penanganan COVID-19 yang efektif," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya