- Dok. Kementerian PUPR
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menunjuk Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, sebagai komandan lapangan penanganan darurat bencana gempa di Sulawesi Barat.
Selain itu, juga telah menunjuk Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia untuk penanganan banjir di Kalimantan Selatan. Keduanya akan mengkoordinir balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PUPR untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat.
Lebih jauh Menteri Basuki mengatakan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini harus dilakukan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Karena itu, dia minta kontraktor yang garap proyek di sana turut membantu.
Baca juga: Kementerian ESDM Tegaskan Smelter Freeport Harus Selesai 2023
"Kita minta kontraktor yang tengah membangun infrastruktur di sekitar Sulbar maupun Kalsel untuk membantu penanganan tanggap darurat," kata Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu, 16 Januari 2021.
Adapun upaya bantuan yang dapat dilakukan para kontraktor tersebut, Basuki menyatakan, misalnya di Sulbar dengan membantu proses pembersihan puing-puing bangunan dan di Kalsel membantu mobilisasi bahan banjiran dan perahu karet untuk evaluasi warga.
Adapun beberapa kontraktor yang bekerja di Sulbar dan Sulteng disebutkannya adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Brantas Abipraya (Persero). Sementara di Kalsel, PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya.
Sebagai upaya penanganan darurat bencana gempa di Sulbar, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk pembersihan puing-puing bangunan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah.
"Alat berat yang telah dikerahkan berupa 9 excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit dozer, 1 unit tronton, 5 unit dump truck, dan 1 unit mobile crane," tegas dia.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mengerahkan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat terdampak, mencakup 6 unit Mobil Tangki Air, 30 unit tangki air, 1 unit mobil toilet, dan 10 unit tenda darurat.
Langkah lanjutan adalah audit kerusakan bangunan dan infrastruktur, terutama kantor pemerintahan dan fasilitas publik seperti rumah sakit, pasar dan infrastruktur pendukung perkotaan dan irigasi.
"Hasil audit akan menjadi data untuk program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulbar," ungkap Basuki.
Untuk Kalsel, dia melanjutkan, dukungan tanggap darurat Kementerian PUPR diantaranya dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Ditjen SDA dengan memberikan bantuan 4 buah perahu karet serta 8 pelampung kepada Pemkab Banjar untuk evakuasi warga.
Pada posko pengungsi, disalurkan oleh BPPW Kalsel, Ditjen Cipta Karya sementara sebanyak 1 unit Mobil Tangki Air berkapasitas 4.000 liter dan Hidran Umum berkapasitas 2.000 liter untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, serta mobil toilet dan mobil tinja untuk keperluan sanitasi.
"Selain itu, untuk pemulihan konektivitas, dilakukan perbaikan atau penggantian Jembatan Tabunio II pada Lintas Selatan Kalsel Sp Liang Anggang-Pelaihari-Batu Licin dengan jembatan Bailey," ungkap Basuki.
Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel juga melakukan penanganan pada Jembatan Salim di Lintas Tengah Kalsel Banjarmasin-Tanjung-Batas Kaltim yang putus akibat banjir.
Penanganan dilakukan dengan membangun jembatan sementara berupa sheet pile baja untuk orang dan kendaraan kecil. Selanjutnya sebagai alas jembatan sementara, BWS Kalimantan II mengirimkan 1.000 sand bag berisi pasir atau tanah.
