- vivanews/Andry Daud
VIVA – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ Tahun 2021.
Surat itu berisi petunjuk tentang percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Surat juga menginstruksikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan mempermudah investasi.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan COVID-19. Khususnya di bidang kesehatan dengan penyediaan jaring pengaman sosial.
"APBN dan APBD ini menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Hudori, Kamis 21 Januari 2021.
Hudori menjelaskan, masih ada harapan untuk meningkatkan perekonomian di tahun ini, dengan proyeksi pada kisaran 4,5-5,5 persen. Untuk mencapai proyeksi tersebut, perlu adanya dorongan dari kebijakan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.
Terkait dengan dukungan APBN, APBD dan investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, Hudori berharap dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I 2021 sejak dini.
Karena itu pihaknya menginstruksikan pemda untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD, diantaranya dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran. Hal itu sebagai upaya menghindari terjadinya penumpukan di akhir tahun anggaran.
"Dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Hudori.
Selanjutnya, pihaknya juga meminta pemda untuk segera melakukan percepatan dan kemudahan investasi daerah, untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Investasi ini, lanjut dia, perlu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian, daerah menurutnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.
"Pemda juga harus mendorong peran serta masyarakat, ini yang penting yang harus digarisbawahi dan sektor swasta terutama dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif dan atau kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Hudori.
