- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Kabar akan adanya pemadaman listrik bergilir menjadi sorotan masyarakat saat ini. Isu itu mencuat disebut karena kurangnya pasokan batu bara yang menjadi bahan baku pembangkit listrik akibat bencana yang melanda RI awal tahun ini. Salah satunya banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Merespons hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penyediaan sumber energi primer untuk ketenagalistrikan tetap terjamin di tengah kondisi cuaca ekstrem saat ini.
Kepastian pasokan ini dilakukan dengan tetap mengamankan rantai pasok (supply chain) batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk, dikonversi menjadi listrik oleh PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP).
Baca juga: Pemda yang Salah Bikin Perda PDRD Bakal Kena Sanksi
"Kami diminta mengawal betul jangan sampai ada gangguan yang berarti, termasuk mengamankan rantai pasokan," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers secara daring, Rabu 27 Januari 2021.
Rida memastikan, pihaknya menjaga rantai pasok energi primer melalui beberapa langkah antisipasi. Yaitu, menjaga reliability pembangkit, memaksimalkan produksi PLTU Independent Power Producer (IPP), dan mengoptimalisasi stok batu bara.
Dengan cara lanjut Rida, mengatur produksi listrik berdasarkan ketersediaan pasokan. Selain itu, memaksimalkan penggunaan gas pembangkit PT PLN (Persero).
"Kalau pasokan dari PLTU berkurang karena kapasitas batu bara berkurang, kita akan memaksimalkan penggunaan gas. Kalau pun gas masih kurang, maka kita dengan sangat sangat sangat terpaksa menggunakan BBM. Itu adalah opsi terakhir," ungkap Rida.
Upaya lainnya adalah mengganti penggunaan tongkang dengan kapal untuk pengiriman batu bara, dan menjadwal ulang waktu perawatan pembangkit. Bahkan Rida sudah mengingatkan ke PLN dan IPP mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem.
"Tujuan kita adalah menjamin tidak ada potensi pemadaman. Kita ingin menjamin listrik selalu tersedia di mana pun. Per Oktober lalu kita sudah ingatkan ke PLN dan IPP agar mereka mengamankan supply chain," kata Rida.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin Ridwan menegaskan, semua perusahaan produsen batu bara telah menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Dan hal itu akan dipegang oleh Pemerintah.
"Kebutuhan pasokan batu bara ke PLN tidak boleh tidak cukup. Semua perusahaan pemasok batu bara sudah menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya, ada 54 perusahaan. Pemerintah sesuai kebijakan mengutamakan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri," tegasnya.
Kemungkinan terjadinya pemadaman listrik bergilir tersebut pertama kali digaungkan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. Dia menyampaikan hal itu dalam postingan nya di akun Instagram resminya @faisol8418.
