MIND ID Usul Perlu Ada Insentif Khusus Nikel Kadar Rendah

Holding industri pertambangan RI, MIND ID.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Industri hilir pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di dalam negeri diharapkan bisa semakin berkembang. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID), Orias Petrus Moedak.

Dharma Polimetal Tebar Dividen 2023 Rp 171,29 Miliar, 28 Persen dari Laba Bersih

Orias menyoroti, pengembangan baterai kendaraan listrik yang jadi bagian hilirisasi pertambangan ke depan. Menurutnya, diperlukan aturan yang tepat terkait hal ini.

Baterai kendaraan listrik itu nantinya diketahui akan diproduksi menggunakan bahan tambang berupa nikel kadar rendah. Untuk itu dia menilai perlu insentif khusus seperti halnya batu bara yang sudah menerapkan iuran royalti 0 persen.

Asia Tenggara Bisa Jadi Pemimpin Industri Kripto Dunia, Begini Penjelasannya

"Kita sudah masuk mengenai baterai dan mobil listrik, dan ini kan pemanfaatan nikel kadar rendah. Kalau batu bara kita kan sudah ada, ada (insentif) royalti 0 persen. Apakah ini akan berlaku ke nikel kadar rendah?" kata Orias, Kamis 11 Februari 2021.

Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait nikel kadar rendah ini perlu disusun dengan baik ke depan. "Karena secara teknis pertambangan, itu tadinya kan izin (soal baterai) ini mendadak, istimewa. Apakah ini ada iuran produksi dan pajak yang disesuaikan. Saya rasa kebijakan ini perlu diperhatikan," ujarnya.

Peringati Hari Kartini, Peran Perempuan dalam Industri 4.0 Jadi Sorotan di Hannover Messe 2024

Menurutnya, sektor hilir minerba bisa dikembangkan tanpa harus bergantung pada sektor hilir yang ada di luar negeri. Menurutnya, meskipun ranah ini masuk perindustrian, dia berharap tidak bertepuk sebelah tangan. Koordinasi antar kementerian dinilai merupakan hal yang sangat penting

"Pemanfaatan di hilir, kebijakan ini masuk ke ranah (Kementerian) perindustrian. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan," katanya.

Selain itu, kepastian di tahap pengolahan hasil tambang minerba itu menurut Orias juga perlu dibenahi lebih lanjut. Karena, terkait area pengolahan yang diperbolehkan serta dampak hasil pengolahan tersebut ke aspek lingkungan hidup, tentunya juga harus mendapatkan perhatian serius.

"Kemudian pemanfaatan sisa hasil pengolahan, ini kan ada yang bilang (logam) tanah jarang. Mungkin ada tapi pemanfaatanya seperti apa. Karena kalau pandangan lingkungan hidup, masuk B3 kita masuk ke sana juga susah," ujar Orias.

Baca juga: Tol Cipali Ambles, Angkutan Barang Kategori Ini Dilarang Lewat

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang

Kemnaker Berkomitmen Terus Tingkatkan Kinerja Layanan Publik Balai Besar K3 Jakarta

Kemnaker terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dari Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta pada bidang pelayanan K3 di Industri.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024