Bank BUMN Diminta Fokus Ke Bisnis Utama, Angin Segar Sektor Perumahan

Ilustrasi proyek perumahan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

VIVA – Strategi penguatan kinerja bank BUMN oleh Menteri BUMN  Erick Thohir disambut baik berbagai kalangan. Khususnya  terkait langkah menertibkan bisnis bank milik negara untuk fokus ke sektornya masing-masing.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendukung penuh langkah Menteri Erick tersebut. Dengan fokus ke sektor masing-masing, akan memperkuat kinerja bank BUMN. Serta menghilangkan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Saya setuju dengan wacana dari Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing. Seperti BTN akan fokus sepenuhnya pada pembiayaan perumahan terutama perumahan bersubsidi. Untuk BRI fokus pada UMKM juga sangat bagus. Karena core competence serta pembidangan dan sejarah lahirnya BRI untuk mengurusi UMKM," ujar Misbakhun dikutip dari keterangannya, Minggu 14 Februari 2021.

Baca juga: Menko Luhut Tegaskan Potensi Wisata Toba Bukan Hanya Keindahan Alam

Dia mencontohkan, sudah sewajarnya BTN diberikan sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi. Karena BTN punya sejarah panjang dan pengalaman serta data yang sangat memadai bagaimana mengelola sektor pembiayaan perumahan.

"BTN lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan ini," tegasnya.

Begitu juga dengan BRI, menurut dia, sejarah lahirnya BRI sangat berhubungan erat dengan sektor UMKM. Misbakhun menuturkan, pembidangan ini harus semakin dikuatkan dalam bentuk strategi dan visi misi. Kemudian diterapkan dalam sebuah arahan yang bisa diimplementasikan. 

"Harus ada direction atau perintah yang sifatnya tertulis dan menjadi instruksi. Supaya yang menjadi keinginan menteri BUMN itu bisa dilaksanakan," paparnya.

Gaji-THR Karyawan PTDI Telat Dibayar, Wamen BUMN Buka Suara

Misbakhun menegaskan, saat ini situasi ekonomi mengalami tekanan karena pandemi. Namun sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan.

Untuk itu, dia meyakini, sektor perumahan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, karena masih dibutuhkan masyarakat. Potensinya pun masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah.

Rute Malang hingga Padang, BTN Berangkatkan 2.000 Pemudik Gratis

"Permintaan rumah subsidi juga masih tinggi dibandingkan rumah komersial dan sektor lainnya," tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, perumahan subsidi harus jadi fokus utama pemerintah ke depan. Dengan pembiayaan, pendanaan dan anggaran dialokasikan ke sektor tersebut. 

Mudik Gratis BUMN 2024, BNI Kerahkan 84 Bus Antar Pemudik

"Dengan konsentrasi di sana pelan-pelan ekonomi bisa diangkat salah satunya dari perumahan bersubsidi," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai, penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat (FLPP) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan tepat. Khususya yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.

“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN,” kata Junaidi.

Menurutnya, bila penyaluran dana subsidi diberikan kepada semua perbankan justru tidak fokus. Apalagi bila progres penyaluran tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah. 

“Lebih baik kepada perbankan yang punya bukti jelas penyaluraannya,” kata dia.

Karena itu, ia juga berharap kepada pemerintah untuk lebih cepat menyalurkan dana rumah subsidi agar masyarakat kecil bisa segera mendapatkan rumah yang layak. Termasuk, perbankan untuk mempermudah proses KPR dan aturan yang tidak berlibet dan memberatkan konsumen ataupun juga developer.

Sementara Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menilai, total anggaran FLPP sebesar 60 persen sebaiknya dialokasi untuk BTN. Sedangkan, bank-bank lain diberikan kuota 20 persen, sisanya 20 persen untuk cadangan kalau salah satu bank habis duluan. 

"Maka sisa 20 persen cadangan bisa dialokasikan untuk kelompok bank yang habis duluan," paparnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya