- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Nama Anindya Bakrie mulai mencuat sebagai calon kuat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjadi pengganti Rosan P. Roeslani. Anin, akrabnya disapa, diketahui kini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia.
Sosok Anin dinilai pantas menjadi pimpinan asosiasi pengusaha nasional itu. Segudang pengalamannya di dunia usaha jadi nilai tambah untuk memimpin organisasi tersebut. Kredibilitasnya tak diragukan.
"Pak Anindya sangat pantas dan kredibel memimpin Kadin Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM, Teguh Anantawikrama saat berbincang dengan VIVA, Senin 1 Maret 2021.
Apalagi, lanjut Teguh, di saat yang sangat sulit seperti saat ini, Kadin Indonesia memerlukan seseorang yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan. Perlu ada proses menyamakan ritme.
"Agar upaya Indonesia bangkit dapat teroskestrasi dengan baik," kata Teguh.
Menurutnya, Kadin di masa mendatang harus menjadi leading party dalam kebangkitan Indonesia. Sosok Anindya Bakrie dinilai merupakan sosok yang tepat, untuk membawa Kadin Indonesia ke arah tersebut. Tentu pernyataan ini berdasarkan rekam jejak positif serta segudang pengalamannya.
"Suka atau tidak, dunia usaha akan menjadi 'kuda pacu' kebangkitan kita. Rasanya Pak Anin yang sudah berpengalaman dalam mengubah kesulitan menjadi kesempatan, adalah sosok yang tepat memimpin Kadin," ujarnya.
Mengenai apakah belum ada nama lain selain Anindya yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, Teguh mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut.
"Akan tetapi harus kita pahami bahwa saat ini adalah saat yang berat bagi dunia usaha, saya rasa sebagian besar pengusaha akan mendahulukan urusan survival kelompok usahanya masing masing," ujarnya.
Meski demikian, Teguh menegaskan bahwa setidaknya Ketua Umum Kadin Indonesia selanjutnya harus mampu merangkul semua stakeholder, demi memenuhi kapasitas dan tanggung jawab Kadin Indonesia sebagai satu-satunya organisasi dunia usaha yang sah berdasarkan Undang-Undang.
