Sri Mulyani Ungkap Pelapor Pegawai Ditjen Pajak Terima Suap

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sumber :
  • vstory

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa diperiksanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipicu dari adanya laporan masyarakat.

Tertarik Beli Mitsubishi XForce, Segini Bayar Pajak Tahunannya

Masyarakat yang melihat atau mendengar adanya tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan DJP ini dikatakannya langsung mengadukan kepada kementerian dan KPK sehingga langsung ditindaklanjuti.

"Termasuk kasus yang sedang ditangani KPK ini adalah hasil pengaduan masyarakat," tegas Sri saat konferensi pers, Rabu, 3 Maret 2021.

Terpopuler: Daftar Pajak Tahunan Toyota Fortuner, Duel Yamaha Nmax vs Honda PCX Bekas

Oleh sebab itu, Sri mengajak seluruh wajib pajak, termasuk kuasa wajib pajak dan konsultan pajak untuk menjalankan perpajakannya sesuai ketentuan dan terlibat aktif dalam pengawasan pegawainya.

"Apabila wajib pajak melihat adanya pelanggaran, saya harap melaporkan pelanggaran tersebut yang dilakukan baik oleh pegawai DJP maupun oleh pegawai Kemenkeu lainya," tutur dia.

Heboh! Cerita TKW Asal Madura Harus Bayar Pajak Ratusan Juta Usai Bawa Emas 3 Kg ke Indonesia

DJP ditegaskan Sri telah membuka ruang pelaporan seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya melalui whistleblowing system Kemenkeu, pengaduan@pajak.go.id hingga nomor 1500200.

"Berbagai pengaduan akan kami lindungi sehingga kami juga janji untuk melakukan langkah-langkah dalam meneliti dan tindakan-tindakan korektif apabila memang terdapat bukti," ucap dia.

Sri berharap, para wajib pajak, kuasa wajib pajak dan konsultan pajak agar membantu menjaga integritas pegawainya dengan tidak menjanjikan atau berupaya memberikan imbalan, hadiah maupun sogokan.

"Imbalan, hadiah atau sogokan kepada pegawai DJP upaya yang dilakukan seperti itu merusak tidak hanya DJP atau individu namun langkah-langkah seperti itu adalah merusak pondasi negara kita," tuturnya.

Dengan terbukanya seluruh saluran pelaporan ini, diharapkannya masyarakat bisa membantu pemerintah menjaga integritas para pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) secara umum dalam bekerja.

"Saya terima kasih ke masyarakat yang terus ikut mengawal dan jaga Kemenkeu terutama juga DJP agar kami dapat terus menjalankan tugas negara dengan baik secara profesional, menjaga kejujuran dan integritas," papar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya