- panoramio
VIVA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan mendasar hilangnya jabatan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dari daftar jabatan di website https://www.pajak.go.id/.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan, hilangnya jabatan yang diemban Angin Prayitno Aji itu tidak berkaitan dengan kasus suap.
Sebagaimana diketahui Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata beberapa hari lalu mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyidikan kasus suap di DJP.
"Ya saya justru masih cari info dari pengelola web, kenapa seperti yang ditanyakan," kata dia saat dikonfirmasi VIVA, Kamis, 4 Maret 2021.
Untuk itu, Neilmaldrin mengaku belum bisa memberikan informasi apapun mengenai hilangnya jabatan Angin di dalam website daftar pejabat DJP. Namun, dipastikannya ini hanya masalah teknis.
Sementara ini belum ada penjelasan yang saya dapat dari teman-teman pengelola web. Maaf ya," tegas Neilmaldrin.
Sebelumnya diberitakan, Jabatan Direktur Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Kamis, 4 Maret 2021 masih hilang atau dihapus dari daftar pejabat di laman pajak.go.id.
Jabatan yang diemban oleh Angin Prayitno Aji sejak 23 Januari 2019 ini diketahui sudah tidak ditemukan di dalam daftar pejabat DJP sejak Rabu, 3 Maret 2021.
Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang telah menggelar konferensi pers bertajuk Pengusutan Dugaan Kasus Suap di lingkungan kementeriannya.
Konferensi pers ini digelar Sri setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan penyidikan kasus suap di DJP.
Sri memastikan, untuk mendukung proses penyidikan KPK tersebut, dirinya telah membebas tugaskan PNS DJP yang diduga terlibat dalam kasus suap ini.
Akan tetapi Sri memang tidak menyebutkan secara jelas jabatan dan nama pegawainya tersebut yang diduga terlibat dalam kasus suap ini. Namun dipastikannya yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri.
"Sedang diproses dari sisi administrasi ASN. Dengan langkah tersebut diharapkan proses penegakkan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif kepada kinerja organisasi Ditjen Pajak," tuturnya.
