- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Indonesia terlambat dalam penerapan dan pengembangan ekonomi keuangan syariah. Hal itu jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya.
Erick yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu mengatakan, jika dibandingkan Malaysia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia cukup jauh tertinggal.
"Indonesia baru memulai sistem ekonomi syariah pada tahun 1991, dengan pendirian bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat. Sementara Malaysia sendiri sudah mulai menerapkan ekonomi syariah di negaranya itu sejak tahun 1963," kata Erick dalam telekonferensi, Rabu 17 Maret 2021.
Baca juga: Mudik Tidak Dilarang, Menhub Berpesan soal Keselamatan
Meski demikian, Erick masih bersyukur karena sektor jasa keuangan syariah Indonesia hingga saat ini terus tumbuh, meskipun kondisi ekonomi nasional tengah dihantam pandemi COVID-19.
Bahkan, Erick memastikan sektor jasa keuangan syariah justru masih bisa tumbuh pesat di tengah badai ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jika dibandingkan dengan sektor jasa keuangan konvensional, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi syariah masih lebih baik.
"Pertumbuhan aset perbankan syariah di tahun 2020 meningkat sebesar 10,9 persen, sementara (perbankan) konvensional hanya sebesar 7,7 persen," kata Erick.
Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah juga masih mampu mencatat peningkatan sebesar 11,5 persen, atau sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan DPK perbankan konvensional yang sebesar 11,49 persen.
Hal serupa diakui Erick juga terjadi pada aspek pembiayaan bank syariah, yang tumbuh sebesar 9,42 persen dan jauh mengungguli perbankan konvensional yang hanya tumbuh 0,55 persen.
"Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga mendapat banyak apresiasi dunia internasional," kata Erick.
"Ke depannya pemerintah akan terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, misalnya seperti realisasi peresmian Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger tiga Bank Syariah BUMN pada Februari lalu," ujarnya.
