- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Kokesra, Abdul Muhaimin Iskandar, menyayangkan apabila Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk impor beras pada masa sekarang ini. Muhaimin menilai saat ini panen raya tak lama lagi dan jumlah beras dari hasil panen diprediksi cukup banyak.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Cak Imin ini meminta kepada Pemerintah agar menghentikan impor beras. Apalagi jumlah impornya mencapai jutaan ton beras menjelang musim panen. Tentunya ini sangat memprihatinkan
"Tentu ini yang sedang menjadi keprihatinan kita adalah panen yang banyak jangan memperbanyak impor," kata Cak Imin usai acara peluncuran buku berjudul 'Negara dan Politik kesejahteraan' di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis 18 Maret 2021
Pemberlakuan impor beras tentunya akan berdampak negatif bagi petani lokal, dan mengakibatkan kesejahteraan para petani juga menurun. Maka dari itu, Cak Imin meminta Pemerintah agar memberi ruang bagi para petani lokal dan tidak perlu impor di saat produksi beras mencukupi
"Jadi hentikan impor untuk memberi ruang agar produksi pertanian kita tinggi," ujar Cak Imin.
Selain itu, Cak Imin juga meminta agar Pemerintah berusaha mengurangi impor produk lainnya seperti garam. Semestinya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan garam asalkan teknologinya dikembangkan.
"Untuk garam produksinya harus di canggihkan, dimutukan baru kita juga bisa mengurangi impor," kata dia.
Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar satu juta ton pada awal 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan CBP sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Hak Angket Makin Gelap, Cak Imin Sebut PKB Berkeinginan Tetap Berjalan
Hak angket DPR RI tentang Pemilu 2024, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Namun, hak angket dinilai cara untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu ke depannya.
