- Dok. Demokrat
VIVA – Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengkritik rencana pemerintah untuk membentuk Holding Ultra Mikro yang beranggotakan beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Holding Ultra Mikro ini adalah perusahaan induk ultra mikro yang melibatkan tiga BUMN.
Tiga BUMN yang terlibat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurut Ibas, holdingisasi tiga BUMN yang memberikan akses finansial berbeda ini justru berisiko mempersempit akses finansial kepada masyarakat.
"Perihal holdingisasi, apa langkah penjagaan (safeguard) yang akan diambil demi menjalin holdingisasi yang tidak mempersempit akses keuangan kepada masyarakat di tengah krisis? Bagaimana cara memastikannya?" kata Ibas dalam rapat bersama dengan Kementerian BUMN, Kamis 18 Maret 2021
Saat ini kata Ibas, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan akibat dihantam pandemi COVID-19. Maka dari itu, Ibas menyebut saat ini pelaku usaha ultra mikro sangat membutuhkan perluasan akses finansial.
"Di lain sisi, untuk kalangan pelaku usaha ultra mikro ada keengganan pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman kepada bank, ada pula yang justru hanya bersedia menggadaikan aset mereka untuk akses finansial. Nah untuk itu, apa langkah yang akan diambil BRI untuk mengurangi penolakan akses finansial melalui perbankan ini?" ujar putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini juga memberikan pertanyaan terkait monopoli usaha. Ibas mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa mencegah timbulnya dead weight loss (DWL) dalam perekonomian melalui inefisiensi harga dan layanan kepada masyarakat. Sebab, DWL kerap muncul dalam bentuk usaha monopoli.
Selain itu Ibas juga kembali menambahkan pernyataan bahwa pasar yang beroperasi secara inefisiensi akan menyebabkan hilangnya kesejahteraan ekonomi. Penyebabnya dapat berasal dari monopoli, eksternalitas, pajak dan kontrol harga.
Masih terkait monopoli usaha, Ibas kembali mempertanyakan perihal hubungan monopoli dan holdingisasi,
"Kita ketahui bahwa pemerintah telah menghapus hak monopoli Pertamina pada tahun 2001. Lalu, mengapa Pemerintah justru mendukung pembentukan monopoli kepada BRI melalui holdingisasi ini?" kata dia.
Putra Presiden ke 6 RI itu meminta jaminan pemerintah terhadap pegawai dan pejabat yang terlibat setelah holdingisasi. Apa jaminan untuk mereka para pegawai, adanya perubahan kultural termasuk struktur organisasi dan remunerasi gaji/pendapatan mereka.
"Yang kita perlukan juga saat ini adalah gerakan ayo berbelanja lagi yang mampu dalam konteks keep buying strategy agar UKM kita ini mendapatkan pasar secara nyata. Lalu, apakah holdingisasi ini telah melihat hal tersebut atau belum?" ujar Ibas.
Diketahui Ibas sudah beberapa periode menjabat sebagai anggota DPR. Figurnya meski kerap menjadi pejabat fraksi, selama ini dikenal tak terlalu sering melemparkan pendapat dan berbicara kepada publik. Namun kali ini Ibas angkat bicara dan melemparkan kritik kepada pemerintah atas rencana kebijakan itu.
Erick Thohir: Arahan Saya ke BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Terukur, dan Sesuai Kebutuhan
Menteri BUMN, Erick Thohir mengarahkan BUMN beli dolar secara optimal, terukur, dan sesuai kebutuhan.
