- Dok. BP Batam
VIVA – Kepala Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam, Muhammad Rudi, menandatangani Kontrak Kinerja Pemimpin Badan Layanan Usaha atau BLU dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, dalam Rapat Koordinasi BLU 2021.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, merupakan salah satu dari 13 Pimpinan Satuan Kerja (Satker) BLU yang menjadi perwakilan penandatanganan secara simbolik, mewakili 244 Satker BLU yang ada di Indonesia.
Adapun kegiatan yang mengusung tema “BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi” ini dilaksanakan secara virtual pada Jumat 19 Maret 2021, di Marketing Center BP Batam, Batam Center.
Peserta Rakor BLU kali ini diikuti lebih dari 1.200 orang, yang berasal dari Dewan Pengawas dan Pimpinan dari 244 BLU, pejabat dari 22 Kementerian/Lembaga, dan 3 Kementerian terkait dengan ekosistem BLU.
Rakor ini menghadirkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto; dan Direktur Pembinaan PK BLU Kemenkeu, Ari Wahyuni.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto mengatakan kegiatan ini merupakan turunan dari amanat Presiden Jokowi dalam Rakornas 2019. Jokowi mengatakan pengelolaan BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum.
“Sehingga tantangan kita ke depan adalah efisiensi operasional BLU serta adaptasi terhadap perubahan arah kebijakan domestik dan kondisi global,” ujar Hadiyanto.
Hadiyanto merinci, jumlah BLU per rumpun layanan pada 2021 adalah 244 BLU, yang terdiri dari 105 BLU Kesehatan, 101 BLU Pendidikan, 10 BLU Pengelola Dana, lima BLU Kawasan dan 23 BLU Barang Jasa Lainnya.
Ia selanjutnya mengatakan, keberhasilan transformasi BLU sangat bergantung pada tahapan implementasi maturity rating sebagai fondasi awal rencana transformasi.
“Pendekatan yang perlu dipertimbangkan antara lain, change management, implementasi BLU Maturity Rating pada seluruh BLU, penguatan kapabilitas SDM dan inovasi IT,” jelas Hadiyanto.
Sedangkan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BLU harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, waktu dan proses bisnis meskipun tidak mengutamakan profit.
Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, Key Performance Indicator (KPI) BLU Rumpun Layanan Lainnya yang tertera dalam Kontrak Kinerja meliputi aspek kepuasan pengguna layanan, inovasi layanan, perluasan layanan BLU kepada masyarakat dan pembinaan tata kelola keuangan.
“Kontrak Kinerja ini harus segera kita lakukan. Selepas ini, kami selaku pimpinan akan melaksanakan penandatanganan secara berjenjang, mulai dari Kepala BP Batam kepada para anggota bidang, ke pejabat tingkat dua, dan seterusnya, sehingga semua program pusat ke BP Batam bisa dilaksanakan secara menyeluruh,” kata Rudi.
Ia kemudian mengatakan, KPI tersebut akan menjadi faktor penentu dalam pencapaian target sehingga proses pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat Batam.
