- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2021 tercatat mencapai Rp63,6 triliun.
Menteri yang akrab disapa Ani itu mengatakan, nilai defisit setara dengan 0,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp61,8 triliun.
Ani menjelaskan, defisit di Februari 2021 itu merupakan dampak dari besarnya belanja daripada penerimaan negara, dengan total belanja yang mencapai Rp282,7 triliun sementara penerimaannya hanya Rp219,2triliun.
"Sehingga pada akhir Februari kita mengalami defisit Rp63,6 triliun," kata Ani dalam telekonferensi di acara APBN KiTa, Selasa 23 Maret 2021.
Baca juga: Mentan Beri Sinyal Keberatan soal Impor Beras
Ani merinci, pendapatan negara per akhir Februari 2021 yakni 12,6 persen dari APBN, atau Rp219,2 triliun dari target yang dipatok sebelumnya yang mencapai sebesar Rp1.743,6 triliun. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, total pendapatan di akhir Februari 2021 ini mengalami peningkatan sekitar 0,7 persen.
Dari Rp219,2 triliun itu, pajak menyumbang Rp146,1 triliun, Kepabeanan dan Cukai berkontribusi Rp35,6 triliun, PNBP mencapai Rp37,3 triliun, ditambah dengan hibah sebesar Rp0,9 triliun.
Sementara daftar belanja negara dengan total Rp282,7 triliun, dibebani dari belanja pemerintah pusat, yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L sebesar Rp179,7 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp103 triliun.
Sehingga, dengan realisasi tersebut, maka defisit APBN per Februari 2021 mencapai 0,36 persen atau setara Rp63,6 triliun terhadap PDB. Meskipun, dalam APBN 2021 terdapat toleransi defisit APBN hingga mencapai Rp1.006,4 triliun, atau sekitar 5,70 persen.
"Jadi kalau dibandingkan tahun lalu, ada kenaikan 2,8 persen defisit dari GDP (Gross Domestic Product), atau 0,36 persen lebih rendah dari tahun lalu yang sebesar 0,40 persen terhadap GDP," ujarnya.
Rasio Utang Pemerintah 2025 Ditargetkan Naik Jadi 40 Persen, Kemenkeu Buka Suara
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025 ditargetkan naik di kisaran 40 persen.
