- VIVA/Sadam Maulana
VIVA – Wacana Pemerintah untuk mengimpor beras dari Thailand sebanyak 1 juta ton menguat. Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan justru menyarankan agar Indonesia yang mengekspor beras ke negara tetangga.
"Untuk beras, di Sumatera Selatan itu justru terjadi surplus. Kelebihan stok mencapai 3 juta ton," kata Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, usai pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Selatan periode 2020-2025, di Palembang, Kamis, 25 Maret 2021.
Menurut Deru, dengan kelebihan stok beras di Provinsi yang dia pimpin, justru menjadi peluang pemerintah pusat untuk melakukan ekspor. Ekspor menurutnya tepat dilakukan oleh Provinsi yang mengalami surplus beras seperti di Sumatera Selatan.
"Kalau di Sumatera Selatan sepertinya tidak perlu impor. Dengan surplus mencapai 3 juta ton, malah kita bisa ekspor," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex, menyatakan bahwa impor beras merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang sudah memetakan kebutuhan beras. Kebijakan ini dilakukan dengan hitungan secara nasional.
"Hitungannya sudah jelas, bahwa buffer stock beras harus sekian, itu ada di Kementerian Perdagangan. Tetapi untuk daerah-daerah yang memang mengalami surplus beras, bisa jadi pengecualian. Asalkan stok itu dihitung dengan benar, untuk dibagi atau diserap. Sehingga optimalisasi penyerapan Bulog dari petani lebih optimal lagi dan tidak perlu impor," jelasnya.
- VIVA/Sadam Maulana (Palembang)
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan mengenai impor beras yang ingin dilakukan pemerintah, lebih kepada masalah suplai dan harga agar tetap terjaga.
"Impor beras ini kebijakan pemerintah, agar suplai dan harga tetap terjaga, dapat terkontrol. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan suci Ramadhan," jelas Anindya.
