Pemanfaatan KUR Alumni Prakerja Perlu Pendampingan Pemerintah

Ilustrasi UMKM.
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Pemerintah memberikan kemudahan bagi alumni Program Prakerja yang terkena PHK, untuk dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat. Langkah itu pun dinilai positif dan dapat efektif menggenjot pemulihan ekonomi nasional.

Pengamat ekonomi dari Center of Reform of Economics (CORE) Yusuf Rendi mengaku optimis insentif tersebut bisa mendorong perkembangan UMKM ke depannya. Apalagi UMKM disebut berkontribusi hingga 60 persen dalam struktur ekonomi Indonesia.

Lalu pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena COVID-19 bisa berkurang. Sehingga presentase pengangguran di Indonesia bisa terus ditekan.

Baca juga: IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Sri Mulyani Optimis Lebih Tinggi

"Saya kira inisiasi KUR yang bisa dimanfaatkan oleh alumni program Kartu Prakerja merupakan sesuatu yang baik. Artinya skill yang mereka dapatkan dalam pelatihan bisa langsung diaplikasikan," ujar Yusuf dikutip dari keterangannya, Jumat, 9 April 2021.

Namun, Yusuf mengingatkan, untuk menjaga agar para wirausahaan baru itu bisa memperluas akses pembiayaannya, maka penting dilakukan  proses pendampingan oleh Pemerintah. Terutama agar bisnis yang mereka jalankan bisa bertahan dan berkembang.

"Pendampingan bisa berupa konsistensi dalam pelaporan laporan keuangan, pemasaran, hingga konsultasi, " imbuh Yusuf. 

Sebelumnya, dalam acara Sosialisasi Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja melalui Pembiayaan KUR,  yang dilakukan secara virtual, kemarin. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,  Para lulusan dari Kartu Prakerja bisa mendapatkan KUR super mikro yang besarnya di bawah Rp10 juta.

7 Tempat Paling Terlarang untuk Didatangi Turis di Dunia, Ada Pulau Sentinel dan Area 51

Selain KUR super mikro, ada program KUR dengan pembiayaan yang lebih besar yaitu KUR kecil, hingga KUR TKI. Diharapkan, para alumni peserta Kartu Prakerja bisa mengembangkan usahanya sebaik mungkin usai mengakses KUR Super Mikro lalu bisa mengakses KUR yang lain.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Menkominfo Sebut Pemerintah Segera Bentuk Satgas Atasi Darurat Judi Online

Menkominfo menyebut saat ini Indonesia tengah dalam kondisi darurat judi online, oleh karena itu pemerintah akan membentuk gugus tugas pemberantasan judi online pekan ini

img_title
VIVA.co.id
18 April 2024