Kemenaker Dorong UMKM Beralih ke Digital Atasi Kesenjangan Sosial

Ilustrasi UMKM.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

VIVA – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya akan berupaya mengurangi kesenjangan sosial antara usaha besar dan usaha kecil menengah, sebagai salah satu strategi dalam mengatasi tantangan di era digitalisasi hari ini.

Ribuan Produk Kerajinan RI Bakal Banjiri Pasar Kanada

Hal itu diutarakannya dalam pertemuan G20 Second Employment Working Group (EWG), yang digelar secara virtual pada Kamis malam, 15 April 2021.

Anwar mengatakan, UMKM perlu beralih ke dalam bentuk kewirausahaan berbasis inovasi digital fabrication/talent hub, serta memprioritaskan masyarakat yang rentan seperti pengangguran, kelompok NEET (Not in Employment Education Training), dan penyandang disabilitas.

Pariwisata Hijau dan Berkelanjutan Bakal Jadi Fokus Kemenparekraf

"Serta pemuda dan wanita yang membutuhkan perlindungan sosial dan insentif lebih banyak," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Jumat 16 April 2021.

Dia menambahkan, sebenarnya di era digital saat ini terdapat peluang bagi pemerintah dalam mengembangkan daya saing pekerja, agar mampu berkarya dan menguasai dunia digital. 

Kemenkominfo Mengadakan Kegiatan Talkshow "Etika Pelajar di Dunia Digital"

Hal ini menurutnya sangat diperlukan, karena perkembangan digitalisasi dan dampak pandemi COVID-19 telah menciptakan double-disruption terhadap ekosistem ketenagakerjaan. 

Berbagai langkah telah diambil pemerintah dalam memanfaatkan peluang ini, seperti misalnya mengoptimalkan partisipasi pekerja dalam era digital dan mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial publik untuk meningkatkan perlindungan mereka. 

"Dan meningkatan kompetensi secara berkelanjutan," ujar Anwar.

Selain itu, Anwar juga mengatakan bahwa era digitalisasi juga berpengaruh terhadap situasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Karena saat ini bidang ketenagakerjaan mengalami perubahan dalam kondisi kerja, jam kerja, serta lingkungan kerja yang dapat menimbulkan potensi bahaya (hazard) baru bidang K3.

Dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif serta memberikan perlindungan ketenagakerjaan, lanjut Anwar, saat ini pemerintah masih menyusun kebijakan publik yang sejalan dengan munculnya 'Future of Work' melalui dialog sosial.

"Dengan melibatkan tripartit dalam membangun pasar kerja yang fleksibel dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," ujarnya.

Diketahui, pada pertemuan ini Anwar menyampaikan dukungan Indonesia terhadap isu yang dikemukakan oleh Presidensi G20 Italia, Mr. Carmelo Barbarello, mengenai pola kerja. 

Anwar berharap, pertemuan kedua G20 Employment Working Group (EWG) ini akan dapat memberikan kontribusi yang konkrit terhadap pemulihan perekonomian melalui sektor ketenagakerjaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya