- Twitter @Kadin_Indonesia
VIVA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Jumat 16 April 2021 lalu. Dalam pertemuan itu, Rosan melaporkan ke Jokowi terkait rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin VIII.
“Presiden mengatakan akan hadir secara langsung pada Munas VIII yang akan diselenggarakan secara hybrid. Beliau menyarankan untuk dilaksanakan pada minggu pertama Juni 2021 di Bali, di tempat yang terbuka," ungkap Rosan di Jakarta, Selasa 20 April 2021.
Rosan menjelaskan, alasan dipilihnya Bali sebagai tempat pelaksanaan Munas dinilai sebagai bentuk dukungan untuk bangkitnya perekonomian Bali yang sektor pariwisatanya terdampak signifikan selama pandemi.
Rosan berharap caketum terpilih dapat memperkuat fungsi dan peranan Kadin sebagai mitra Pemerintah dan dapat membantu memperkuat perekonomian Indonesia.
“Presiden juga menyampaikan dalam pemilihan caketum, Pemerintah dalam posisi netral. Beliau berharap agar kompetisi dapat berjalan secara sehat dan akan mendukung siapapun Ketua Umum yang terpilih nantinya dan siapapun yang menang harus saling merangkul kembali," ungkapnya.
Selain melaporkan mengenai rencana Munas, Rosan melaporkan perkembangan pendataan program vaksinasi gotong royong yang dibuka sejak 28 Januari 2021 hingga 10 April 2021, di mana ada 17.387 Perusahaan telah mendaftar dengan 8,6 juta orang sasaran vaksinasi.
Rosan menjelaskan, vaksin yang akan digunakan adalah Sinopharm dan Sputnik yang mana vaksin tersebut berasal dari Rusia. Sementara pelaksanaan vaksinasinya diharapkan akan dilakukan pada minggu ketiga Mei 2021.
Dalam kesempatan itu, lanjut dia, Presiden juga menyampaikan harapannya agar vaksinansi dapat segera dilakukan sehingga meningkatkan kepercayaan bagi para pekerja dan rasa aman sehingga diharapkan produktivitas dapat kembali normal.
Dikatakan Rosan, selain pelaksanaan Munas dan program vaksinasi gotong royong, pertemuan juga mendiskusikan perkembangan ekonomi dan target perekonomian yang ditetapkan Pemerintah.
