- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Sebelum memasuki masa Pemilihan Umum pada 2024, termasuk pemilihan presiden, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tiap tahunnya kepada partai politik (Parpol).
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menegaskan, ini adalah usulan serius yang akan disampaikan oleh para pengusaha untuk memperbaiki proses demokrasi di Indonesia. Parpol harus memiliki kemandirian dana.
"Saya secara khusus menyoroti di sisi pendanaan suatu organisasi kalau dia mengalami kendala dalam hal himpun dana untuk kegiatan aktivitas organisasinya tentu itu akan menjadi masalah," kata dia kepada VIVA, Senin, 27 April 2021.
Baca juga: Kementerian PUPR Targetkan 427 Km Ruas Tol Baru Tuntas pada 2021
Akibat parpol yang selama ini kesulitan mendapat dana untuk menunjang organisasinya, Hariyadi menilai menyebabkan berulangnya tindak pidana korupsi terjadi di pemerintahan dan termasuk adanya kesulitan mencapai pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
"Dan itulah yang terjadi ada namanya mahar politik, korupsi dan sebagainya karena biaya politik itu kan tinggi sehingga kami mengusulkan itu sebaiknya parpol diberikan alokasi suatu dana khusus untuk mereka," tegasnya.
Adapun untuk formula anggarannya, dia mengatakan, pemerintah bisa memberikan dana berdasarkan jumlah perolehan suara mereka per kepala. Dengan demikian, mereka tidak akan mencari-cari dana secara serampangan.
"Kita akan usulkan sebaiknya per kepala apa gimana gitu ya. Tapi kalau partai tidak diberi anggaran itu bakal ngaco ini terus terang saja, saya sudah mengalami berapa kali. Jadi itu merepotkan kita, karena kan dia cari duit dari situ," ucap Hariyadi.
Sampai saat ini, dia mengatakan, usulan ini masih dalam tahap finalisasi dan pendalaman di kalangan internal Apindo. Dia pun mengajak agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membantu memperkuat usulan ini sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.
"Jadi kita mau akan sampaikan resmi lah kepada pemerintah kepada DPR, kita akan sampaikan kondisi ini, dalam waktu dekat lah. Jadi kok aneh ya Apindo tiba-tiba ngomong gini, karena kita pikir itu kalau enggak repot, enggak bisa kita menutup mata," tuturnya.
Dia menekankan usulan ini karena parpol sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran yang sangat strategis untuk melaksanakan pola rekrutmen pimpinan nasional. Tapi tidak diimbangi dengan kecukupan dananya.
"Sehingga, parpol ini sebetulnya aset bangsa yang harus kita kawal juga. Sekarang ini karena besarnya peran si parpol tapi tidak diimbangi dengan kecukupan dananya ini, yang saya mau ajak Kadin tentu nanti kita akan usulkan sebaiknya per kepala apa gimana," katanya.
