- Arrijal Rachman/VIVAnews.com
VIVA – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki piutang triliunan rupiah ke Perum Bulog. Dia berharap piutang tersebut segera dilunasi supaya arus kas tidak terganggu.
Hal ini dia sampaikan langsung kepada para anggota dewan saat Rapat Dengar Pendapatan (RDP) antara Perum Bulog dengan Komisi IV DPR RI yang digelar di Gedung Parlemen, Selasa, 18 Mei 2021.
"Total piutang pemerintah kepada perum Bulog sampai Mei 2021 sebesar Rp1,27 triliun," kata dia saat itu.
Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan, piutang yang secara rinci Rp1.279.260.045.621 terdiri dari pelepasan stok turun mutu hingga berbentuk cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) Gula.
Untuk yang dalam bentuk pelepasan stok turun mutu dikatakannya mencapai Rp173,83 miliar dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Rp872,81 miliar.
Selanjutnya, CBP Bencana Alam senilai Rp36,75 miliar, CSHP Gula senilai Rp11,23 miliar dan kekurangan penagihan CSHP Gula senilai Rp184,60 miliar. Dia pun menagih total piutang dari rincian ini.
"Kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah ke Perum Bulog dapat segera dilakukan," paparnya.
Buwas melanjutkan, pembayaran piutang ini juga sangat penting untuk mendukung kas perusahaan karena Perum Bulog juga memiliki utang kepada pihak ketiga atau perbankan senilai Rp14 triliun.
"Mengingat pencairan piutang pemerintah kepada perum Bulog sangat penting dan berdampak pada pengelolaan arus kas perusahaan," tegas dia.
