- VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Bank Indonesia menyatakan akan terus membangun fleksibilitas kebijakan makroprudensial yang semakin efektif dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Terntunya, kebijakan itu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, pihaknya akan merilis perluasan kebijakan pembiayaan untuk para pelaku UMKM. Hal ini diharapkan dapat ikut meningkatkan penyaluran kredit pembiayaan, dari pihak perbankan kepada dunia usaha.
Dia menjelaskan, adanya empat model perluasan kebijakan. Yaitu pelebaran definisi UMKM menjadi pembiayaan ekonomi inklusif (Inclusive economic subsistence), serta perluasan mitra perbankan dalam penyaluran kredit UMKM.
Baca juga: Rincian Terbaru Harga Emas Antam dan Internasional
Kemudian, inovasi perluasan opsi penyaluran kredit secara tidak langsung melalui pembelian surat berharga inklusif. Terakhir, insentif bagi bank yang mendorong korporatisasi, untuk sektor UMKM dan sektor prioritas.
"Saat ini BI akan segera meluncurkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), guna menunjang sektor pembiayaan inklusif dan UMKM melalui empat perluasan tersebut," kata Destry dalam telekonferensi di acara Webinar 'Peran Kebijakan Makroprudensial dalam Pemulihan Ekonomi', Jumat, 28 Mei 2021.
Sinergi dengan para pemangku kepentingan dilakukan. Antara lain dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk merumuskan paket kebijakan terpadu secara terkoordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Komitmen BI dalam memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK, difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan permintaan dan penawaran dalam hal penyaluran kredit pembiayaan dari pihak perbankan kepada dunia usaha," katanya.
Dia menambahkan, penyaluran kredit perbankan kepada dunia usaha itu utamanya ditujukan bagi para pelaku UMKM.
"Serta kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Destry.
