- ANTARA/HO-KKP
VIVA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan anggaran tambahan dalam rancangan Pagu Indikatif Belanja 2022 sebesar Rp8,04 triliun. Anggaran ini disebut untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional.
Usulan itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.
"KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8,043 triliun," katanya dilansir dari Antara.
Baca juga: Pulihkan Kinerja, Garuda Indonesia Kebut Pengembalian Pesawat Sewa
Menurutnya, usulan itu antara lain mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam Pagu Indikatif Belanja 2022.
Selain itu, ujar dia, anggaran tambahan tersebut untuk melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP dalam melayani kepentingan masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.
Ia merincikan, tambahan anggaran itu terdiri atas belanja operasional Rp236,61 miliar yang akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan daerah.
Kemudian, menurut dia, belanja non operasional sebesar Rp7,806 triliun yang digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, KKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6,122 triliun dengan terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp2,6 triliun dan Belanja Non Operasional Rp 3,5 triliun.
Dengan tambahan pada rencana anggaran belanja yang diusulkan oleh KKP ini, anggaran belanja KKP yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi Rp14,1 triliun.
"Usulan tambahan pagu anggaran yang telah kami sampaikan, yang pada intinya adalah untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan," ucap Trenggono.
Ia menjelaskan, terkait dengan realisasi penyerapan anggaran KKP Tahun 2021, data per 1 Juni 2021 menunjukkan realisasi mencapai Rp1,58 triliun atau 24,07 persen dari total pagu anggaran Rp6,562 triliun.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan anggaran sektor kelautan dan perikanan nasional harus ditambah secara signifikan, mengingat anggaran KKP selama beberapa tahun terakhir turun.
"Sejak 2015 anggaran KKP sebesar Rp10,65 triliun, lalu tahun 2017 turun menjadi Rp9,14 triliun, kemudian pada 2019 turun drastis menjadi Rp5,51 triliun, dan tahun 2020 lalu hanya berkisar Rp5,26 triliun," kata Johan Rosihan.
Menurut Johan, anggaran yang rendah berdampak pada rendahnya performa kinerja dari KKP untuk menggarap potensi perikanan nasional yang luar biasa.
Selain itu, ujar dia, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat luar biasa, yaitu memiliki luas perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi dan luas landas kontinen 2,8 juta kilometer persegi serta panjang garis pantai 108.000 km.
Ia juga mengingatkan bahwa terdapat potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh wilayah perairan Nusantara. (Ant)
