- Bappenas
VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas membahas sasaran dan strategi mencapai tingkat Nilai Tukar Petani (NTP) per Subsektor Pertanian, Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Subsektor Perikanan, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2021-2024.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 bertema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, terdapat 10 tema utama di mana salah satunya adalah peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
"Dengan indikator utama antara lain Skor Pola Pangan Harapan 92,8, ketersediaan beras 44 juta ton, ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton, nilai tambah tenaga kerja pertanian 54,3 juta rupiah/orang/tahun, NTP 103-105, serta NTN 102-105," kata Suharso dalam keterangan tertulisnya, Jumat 11 Juni 2021.
Suharso mengaku, telah ditanya oleh Presiden Jokowi, perihal sampai mana sasaran pembangunan itu sebaiknya dikejar, apa saja kegiatannya, apakah akan ditentukan sendiri oleh Bappenas, dan lain sebagainya.
Baca juga: PLN Resmikan SPKLU Pertama di Indonesia Timur
"Kalau anggaran terbatas, silakan digunakan sebaik-sebaiknya. Saya cerita ke Presiden, dari anggaran Rp900-an triliun itu, Rp300-an triliun untuk belanja operasional, Rp600-an triliun untuk belanja non-operasional," ujarnya.
Dari belanja non-operasional itu, lanjut Suharso, sekitar Rp400-an triliun untuk belanja modal yang sifatnya prioritas, dan Rp200-an triliun untuk non-operasional.
"Karena itu, kita membutuhkan masukan yang tepat terkait nilai tukar petani dan nelayan," kata Suharso.
Untuk mencapai target NTP yang merepresentasikan peningkatan kesejahteraan petani ini, pemerintah mengerahkan strategi jalur ganda. Cakupannya yakni pertama, penurunan biaya produksi usaha tani dengan program padat karya, dukungan intensif sarana produksi, mekanisasi pertanian, dukungan efisiensi produksi pertanian, dan dukungan jaminan program sosial bagi keluarga petani yang mencakup aspek pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Kedua, meningkatkan akses pasar dan distribusi produk pertanian, maksimalisasi sistem rantai dingin, hilirisasi nilai tambah, penetapan harga acuan, pembentukan korporasi petani, dan membangun kondisi pasar pertanian yang adil bagi produsen dan konsumen yang meliputi pasar lelang dan sistem resi gudang.
Sementara itu, Suharso mengatakan bahwa beberapa upaya pemerintah dalam rangka peningkatan NTN antara lain melalui pengadaan kapal perikanan dan alat tangkap, peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, dan penguatan kelembagaan nelayan termasuk pengembangan korporasi nelayan.
"Kemudian perlindungan bagi nelayan yang mencakup asuransi nelayan dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta sarana penyimpanan ikan dan pengembangan pasar perikanan," ujarnya.
