VIVA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan setuju apabila program isolasi mandiri (isoman) di hotel melalui pembiayaan pemerintah dihentikan. Ketimbang pembayaran kepada hotel atas jasa tersebut terus ditunda sehingga berdampak pada operasional usaha.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran. Pihaknya yang menaungi pegusaha hotel menanyakan kejelasan tagihan yang belum kunjung dibayar.
"Respons kami lebih kepada menanyakan tagihan yang belum terbayar. Tapi kalau belum ada kepastian tentang pembayaran, memang itu langkah yang paling bagus (menghentikan layanan)," kata Maulana seperti dilansir dari Antara, Rabu 16 Juni 2021.
Baca juga: Jaksel Jaktim dan Jakbar Potensi Hujan Disertai Petir Siang Ini
Maulana mengatakan, masalah pembayaran menjadi hal yang sangat sensitif di saat industri hotel dalam situasi yang kurang baik semenjak adanya pandemi COVID-19. Program fasilitas isolasi mandiri di hotel untuk pasien tanpa gejala, penginapan tenaga kesehatan, karantina repatriasi yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sebagai program yang membantu bisnis hotel untuk mendapatkan demand.
Namun, dia menegaskan, jika masih ada kendala dalam hal pembiayaan, masalah sekecil apapun terkait pendapatan yang menjadi kebutuhan utama akan sangat berdampak pada biaya operasional hotel.
"Karena kan ada operasional cost, terkait membayar gaji karyawan, dan kebutuhan lain yang sifatnya tetap," kata Maulana.
Terlebih lagi hotel-hotel yang menyediakan layanan isolasi mandiri dari pemerintah harus menyediakan kebutuhan khusus yang memerlukan biaya tambahan. Selain itu, hotel tersebut juga tidak bisa menerima tamu lain karena sudah dijadikan tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala.
Kendati demikian, Maulana mengatakan program isolasi mandiri di hotel yang disediakan pemerintah ini sangat membantu dalam menjaga pendapatan di saat jumlah okupansi yang sepi di kala pandemi. Namun, hal tersebut tentunya hanya bisa dirasakan oleh hotel yang mendapatkan proyek tersebut saja.
Maulana mengemukakan dari sekitar 40 hotel yang diajukan kepada pemerintah sebagai fasilitas isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala, hanya 20 hotel yang diverifikasi oleh pemerintah. Dari 20 hotel tersebut, hanya enam hotel yang digunakan sebagai fasilitas isolasi mandiri. (Ant)
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
