Kasus COVID-19 Meningkat, Usulan Munas Kadin Ditunda Menguat

Logo Kadin Indonesia.
Sumber :
  • istimewa

VIVA – Pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar selalu waspada, menyusul meningkatnya kasus COVID-19 belakangan ini. Bahkan, kasus ini meningkat diduga usai adalah libur Lebaran 2021.  

Indonesian Economy Has Strength to Face Middle East Crisis

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartato, seperti dikutip Antara, menegaskan, kasus COVID-19 meningkat di 15 provinsi di Indonesia. 

Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, menilai meningkatnya COVID-19 akibat kesalahan bersama. Pimpinan tidak memberikan teladan yang baik, sehingga masyarakat ikut mencontoh. 

KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

"Mari kita renungkan. Para elit dan pimpinan harus memberi contoh disiplin terhadap prokes, kalau tidak kasus COVID-19 akan terus meningkat," kata Luhut prihatin. 

Sedangkan, Ahli Epidemiologi Universitas Friffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan jumlah orang terjangkit COVID-19 bisa mencapai puncaknya di Juni ini. Bahkan, ia memperkirakan ada 50 ribu hingga 100 ribu orang per hari. 

Anindya Bakrie: Ekonomi RI Kuat Hadapi Krisis Timur Tengah

"Tingginya penyebaran COVID-19 karena akumulasi. Gelombang pertama belum selesai, klaster-klaster tidak bisa diprediksi, sehingga pandemi terus memanjang," kata Dicky. 
             
Untuk itu, meningkatnya kasus COVID-19 itu, tak ayal, membuat usulan agar Munas VIII Kadin Indonesia, 30 Juni, di Kendari, sebaiknya ditunda semakin menguat.

"Anggota Kadin harus menjalankan himbauan Pemerintah untuk mengendalikan COVID-19. Sebaiknya Kadin jangan dulu membuat hajatan munas, yang berpotensi membuat kerumunan," kata Ketum Kadin Papua Barat, Imanuel Yenu. 

Pendapat Imanuel Yenu dilandasi imbauan Kepala BNPB, sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Ganip Warsito, pada Minggu 13 Juni 2021 yang merekomendasi enam poin untuk mengendalikan COVID-19. 

Salah satunya, pembatasan kegiatan dari mulai hajatan sampai wisata religi, selain disiplin melaksanakan 3K (Kaji Informasi, Kembangkan sumber daya dan Kelola emosi), 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), testing, dan ketersediaan Rumah Sakit, alat kesehatan serta obat-obatan. 

Di sisi lain, Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Disasmita, menegaskan, sebaiknya acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti munas sebaiknya ditunda dulu. 

"Pada prinsipnya aktivitas masyarakat tidak boleh menimbulkan kerumunan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jika penyelenggara sebuah event besar belum yakin untuk berkomitmen sepenuhnya dengan aturan tersebut, lebih baik acara tersebut ditunda," tegas Wiku.
          
Kemudian, Ketua Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara, mengatakan, jajaran Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Jabar, melalui rapat, sepakat bila Munas VIII Kadin di Kendari ditunda. 

"Covid meningkat, kita harus jaga kesehatan bersama. Jangan sampai orang Kadin justru membuat klaster baru. Sia-sialah kerja keras Kadin membantu pemerintah melalui vaksin gotong royong," tegas Cucu.   

Sementara itu, Ketua Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Litty, segera akan membuat surat resmi ke panitia, untuk menunda Munas Kadin di Kendari.

"Penundaan itu kami pandang sebagai langkah Kadin membantu pemerintah, untuk mengendalikan penyebaran covid. Kadin harus mendukung dan melaksanakan program pemerintah," kata Muhalim.. 

Dan Wakil Ketua Umum Kadin Lampung, Yuria Putra Tubarad, juga senada. "Kasus Covid nasional terus naik mencapai sembilan ribu orang, tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Jadi saran saya lebih baik Munas Kadin di Kendari ditunda sampai tren Covid menurun. Kita ikuti imbauan Pemerintah untuk membatasi mobilitas dan kerumunan," ujar Yuria. 

Yuria mengingatkan Mendagri Tito Karnavian sudah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021 dalam rangka Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tahap 10, yang diberlakukan 15-28 Juni. Instruksi ini ditujukan untuk para gubernur, bupati, wali kota di 34 provinsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya