- Anwar Sadat/VIVA.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan perbaikan sistem perpajakan yang tengah dilakukan mulai saat ini, juga harus turut mendukung kesetaraan gender.
Menurutnya, kebijakan dan administrasi pajak suatu negara dapat mendorong pencapaian tujuan kesetaraan gender dengan mengubah karakteristik sosial ekonomi masyarakat.
Sri menekankan, sistem perpajakan yang kuat dapat menghasilkan dana tambahan untuk program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki.
"Dalam merancang reformasi perpajakan, kami juga menempatkan perspektif dan peran perempuan dalam konteks kesetaraan gender," kata Sri dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 16 Juni 2021.
Baca juga: Ternyata Gara-gara Ronaldo Lakukan Ini, Saham Coca-cola Anjlok
Untuk itu, Sri menyatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang reformasi perpajakan ini. Pertama, perlunya mengembangkan kebijakan pajak yang sensitif gender.
"Bagaimana dalam hal ini saya harus meminta tim kami untuk merancang kebijakan perpajakan yang memperhitungkan perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kebutuhan sosial yang berbeda," ucapnya.
Kedua, dia mengatakan, terkait model penawaran tenaga kerja yang dinamis untuk negara berkembang seperti Indonesia, yang menunjukkan perbedaan sensitivitas perpajakan terhadap penawaran tenaga kerja.
"Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang sama memiliki implikasi yang berbeda antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan pajak," papar dia.
Adapun yang ketiga, dia mengatakan, perlunya mengedukasi pendidikan pajak mulai dari usia dini. Dia mengaku telah meminta Dirjen Pajak untuk berkunjung ke sekolah memberikan literasi dan pengetahuan dasar tentang perpajakan.
"Kementerian Keuangan dalam hal ini juga telah mengembangkan alat analisis untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan juga evaluasi dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender," tutur Sri.
