- Istimewa
VIVA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berencana menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada akhir Juni 2021.
Epidemiolog pada Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Ramadhan Tosepu, tidak menyarankan hajatan itu tetap diselenggarakan terutama di Kendari dengan pertimbangan kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19 dalam dua hari terakhir. “Untuk pelaksanaan acara [Munas Kadin] sebesar itu akan sangat rawan," ujarnya saat dihubungi VIVA, Selasa, 22 Juni 2021.
Menurut Ramadhan, Munas Kadin tentunya akan menghadirkan ratusan, bahkan ribuan, peserta yang datang dari sejumlah kota besar. Meski berdalih akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dia sangsi penerapannya akan dipatuhi secara disiplin oleh seluruh peserta.
"Siapa yang bisa hitung jumlah yang datang di dalam ruangan. Pasti mereka bercengkerama saat terjadi pertemuan, karena tim sukses dan lain sebagainya," ujarnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Kota Kendari sekarang harus dipertimbangkan apabila hendak menggelar hajatan besar seperti Munas Kadin.
Selain itu, Ramadhan juga menyoroti makin longgarnya protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di Kota Kendari yang dianggap faktor penyebab lonjakan kasus penularan virus Corona.
Dia menyebut, pertemuan sekarang dilakukan dengan pola tata muka di hotel dan tempat-tempat oleh aparatur pemerintah, bukan lagi lewat aplikasi Zoom seperti yang sebelumnya dilakukan.
Pengunjung di lapangan MTQ, Kota Kendari, katanya, rata-rata tidak lagi memedulikan protokol kesehatan. "Mereka berkerumun, tidak pakai masker—longgarnya luar biasa. Bukan berarti kita takut dan gegabah, tetapi mekanisme prokes harus selalu diperhatikan," ujarnya.
Ramadhan membandingkan dengan pola penegakan protokol kesehatan di Kendari dengan di Kota Makassar. Di Kota Makassar, menurutnya, sangat bagus sehingga masyarakat juga terdidik.
"Saya baru-baru dari Kota Makassar. Kami sempat minum kopi di warkop. Pas jam 10.00 (pukul 22.00), datang pegawai warkop minta maaf karena sudah waktunya menutup pelayanan dikarenakan takut disanksi dengan dicabut izinnya. Ini merupakan pola penerapan protokol kesehatan yang baik dan perlu ditiru," katanya.
