- istimewa
VIVA – Isu tetap dilaksanakannya Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 30 Juni 2021 mendatang di Kendari terus bermunculan, di tengah semakin tingginya kasus positif COVID-19 di Tanah Air.
Bahkan, baru-baru ini isu itu mencatut kepastian hadir orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Jokowi yang akan ke Kendari di tengah pengetatan PPKM Mikro yang berlangsung sejak 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021.
Dan seperti diketahui, dalam masa pengetatan PPKM Mikro tersebut pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat seperti larangan rapat-rapat dan seminar termasuk Musyawarah Nasional (munas) yang bisa timbulkan kerumunan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Steering Committee (SC) Munas ke-VIII Kadin Indonesia Benny Soetrisno mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui isu yang beredar tersebut dan dirinya justru mempertanyakan keasliannya.
Benny sendiri kembali mempertanyakan isu yang beredar tersebut, apakah bisa seorang Presiden yang membuat kebijakan pengetatan PPKM mikro melakukan hal yang justru bertentangan dengan PPKM mikro?
"Saya rasa kok nggak ya, Presiden (Jokowi) kita tegas dan konsisten," tegas dia kepada VIVA, Kamis 24 Juni 2021.
Sementara itu, berdasarkan data harian COVID-19 per 23 Juni 2021 terdapat kenaikan sebanyak 15.308 kasus positif, sehingga total warga Indonesia yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 2.033.421 jiwa.
Sedangkan, data Satgas COVID-19 Kota Kendari mencatat, jumlah kasus positif COVID-19 per 23 Juni 2021 sebanyak 4.887 orang, menjalani perawatan atau isolasi mandiri sebanyak 197 orang, dan pasien meninggal dunia 60 orang.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang, mengklaim, Munas Kadin VIII dijadwalkan dibuka Presiden Jokowi, dan untuk acara pembukaannya bakal dilaksanakan di pelataran Masjid Al Alam Kota Kendari pada 30 Juni 2021.
"Untuk agenda pembukaan Munas, berdasarkan hasil pertemuan bersama telah disepakati bertempat di Masjid Al Alam Kota Kendari, 30 Juni mendatang sekitar pukul 16.00 Wita," kata Anton.
Anton juga mengklaim, pihaknya telah melakukan rapat via zoom dengan kepala sekretariat Istana, bersama Kadin Pusat, Kadin Provinsi, Danrem, Kapolda dan Pemprov Sultra.
