Demi Kemanusiaan, Waketum Suryani Motik Minta Munas Kadin Ditunda

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryani Motik.
Sumber :
  • Repro Youtube tvOne

VIVA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryani Motik meminta agar Musyawarah Nasional atau Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, ditunda karena faktor kemanusiaan. Apalagi, saat ini jumlah masyarakat yang terpapar COVID di Indonesia, termasuk Kendari meningkat. 

Negara Ini Tuduh Iran sebagai Negara Teroris, Kok Bisa?

Adapun rencana Munas Kadin ke-VIII yang dipaksakan oleh panitia tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2021 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Kami semua menginginkan Munas itu ditunda demi kemanusiaan, kami tidak ingin Kadin ini menimbulkan atau membuat klaster baru dan kita juga tidak ingin sia-sia atas penanganan pemerintah dalam memerangi COVID-19 seperti vaksin dan lainnya, itu sudah diapresiasi oleh dunia luar," kata Motik dalam Konferensi Pers Penundaan Munas Kadin, Minggu, 27 Juni 2021.

Dukung Stabilitas Politik, Kadin Indonesia Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Motik menambahkan, banyak pengurus Kadin di daerah yang melaporkan banyak anggota keluarga di sekeliling mereka terpapar COVID-19. 

Selain itu, kata dia, banyak rumah sakit yang mengalami masalah keterbatasan oksigen, obatan-obatan hingga petugas kesehatan yang kerjanya terlalu diporsir sehingga ikut terpapar COVID-19.

Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu

"Berdasar itu, kemudian menyikapi masalah Munas Kadin, kami sebenarnya semenjak melihat COVID-19 naik terutama trennya naik dari dua minggu yang lalu kami sudah berinisiatif meminta kepada ketua umum dan kepada penyelenggara untuk menunda Munas, yang dimulai dari kemarin Konvensi sebenarnya kita minta menunda Konvensi," ujarnya.

Motik mengatakan, bukan cuma dari perwakilan Wakil Ketua Umum Kadin daerah saja yang minta Munas ditunda, tapi sudah 60 persen lebih Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin meminta agar konvensi dan Munas Kadin ditunda. Hal ini semata-mata karena masalah COVID-19, bukan karena dukungan terhadap salah satu kandidat.

Mereka juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Kadin tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya