Kepala BKF Pastikan APBN Aman dan Fleksibel saat PPKM Darurat

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu.
Sumber :
  • Tangkapan layar Zoom Meeting

VIVA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 masih aman di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dia mengatakan, pemerintah dalam 2 tahun terakhir ini sudah menerapkan kebijakan APBN yang lebih fleksibel.

PMI Manufaktur RI Ekspansif 22 Bulan Beruntun, Kemenkeu: Kondisi Ini Harus Dijaga

"Kalau untuk saat ini amankah APBN kita? Aman," ujar Febrio dalam diskusi daring 'Kebijakan Ekonomi & Fiskal di Tengah PPKM Darurat', Jumat, 9 Juli 2021.

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Pasokan Beras ke Ibu Kota Tak Terhambat

Neraca Perdagangan Masih Surplus, Kemenkeu Sebut Kondisi Ekonomi RI Solid

Terkait perkiraan terburuk ke depan, ia melanjutkan, pemerintah sudah diberikan kemampuan fleksibilitas dalam mengantisipasi ketidakpastian. Menurutnya, itu sudah dilakukan setidaknya dalam dua tahun pelaksanaan APBN yaitu 2020 dan 2021.

"Jadi dengan fleksibilitas ini, dari 2 kali yang menantang tahun lalu kita berhasil melakukan adjustment melakukan perubahan pagu," kata dia.  

BKF Perkirakan Defisit APBN 2023 Turun ke Bawah 2,8 Persen

Defisit APBN tahun 2021 ini, lanjut dia, tetap dijaga dengan target di kisaran 4,51-4,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pandemi COVID-19 ini, dia mengakui, memang berdampak kepada APBN, namun pihaknya tetap melaksanakan antisipasi sebaik mungkin.

"Menghadapi tantangan seperti ini jumlah nilai defisit secara nominal sangat terjaga. Bahkan saat kalau kita harus menambah belanja, ruang ke sana pun harus dibuka. Karena kita dalam ketidakpastian. Ini fleksibilitas," kata Kepala BKF

Untuk proyek-proyek pembangunan yang penting, menurut dia, tidak akan terganggu terutama terkait dengan jalannya investasi. Selain itu, lanjut dia, Kementerian/Lembaga hingga Pemda juga bekerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi, termasuk untuk refocusing anggaran.

"Karena kerja sama K/L dan daerah itu luar biasa. Kesatuan misi bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang utama," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya