- ANTARA/Rivan Awal Lingga
VIVA – Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengadakan rapat anggota tahunan yang diselenggarakan secara virtual hari ini. Sejumlah isu terkait bisnis industri jalan tol di tengah pandemi COVID-19 saat ini jadi perhatian para pengusaha.
Dalam rapat tahunan tersebut beragendakan laporan keuangan ATI di tahun buku 2020, perubahan susunan pengurus, serta membahas mengenai berbagai progres kegiatan ATI di tahun 2021. 55 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai anggota ATI dan para holding hadir dalam rapat tersebut.
Ketua Umum ATI, Subakti Syukur ketidakpastian ekonomi di tengah pandemi COVID-19 membuat berbagai pihak harus saling bersinergi dan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Karenanya ATI terus mengedepankan kontinuitas proses pembangunan dan
layanan jalan tol guna mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dengan memberikan layanan terbaik bagi pengguna jalan tol.
"Untuk mencapai itu, sangat diperlukan kondisi iklim investasi yang kondusif dan kepastian usaha," ujar Subakti dikutip dari keterangannya, Jumat, 9 Juli 2021.
Baca juga: Intip Harga Saham Bukalapak, Unicorn Pertama yang Akan Tercatat di BEI
Dalam sesi diskusi interaktif yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATI Krist Ade Sudiyono, tindak lanjut isu-isu strategis yang sangat berpengaruh panjang pada kesinambungan bisnis jalan tol dan iklim investasi dikupas tuntas.
Di antaranya terkait rencana Pemerintah untuk menerapkan pemanfaatan teknologi nirhenti berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF). Inovasi itu adalah bayar tol tanpa berhenti di gerbang tol.
“ATI memiliki visi yang sama dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol khususnya yang terkait dengan modernisasi sistem transaksi jalan tol melalui pemanfaatan teknologi electronic toll collection," ujar Krist
Para pengelola tol lanjutnya, mendukung penerapan sistem tersebut. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan tol bisa lebih ditingkatkan di masa depan.
"Tentunya sistem yang akan diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan cepat, aman, mudah dan sederhana (dari sisi pengguna jalan tol), serta mendukung efektivitas operasional, akurasi dan keamanan data juga memberikan nilai tambah nyata kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)," tegasnya.
“Oleh karenanya, rencana Pemerintah dalam menerapkan MLFF ini harus memenuhi standar layanan dan kesesuaian dengan kondisi jalan tol di Indonesia yang didukung kesiapan regulasi yang memadai” tambahnya.
Tak hanya itu, dalam diskusi ini ATI juga mengharapkan seluruh anggotanya untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai upaya untuk menggerakkan bisnis industri jalan tol baik oleh BUMN ataupun sektor swasta dengan adanya kerja sama baik dengan Pemerintah.
Fokus pembahasan lainnya yang juga dibahas yakni mengenai tantangan dan peluang bisnis serta investasi sektor jalan tol di tengah Pandemi COVID-19. Sebab, berdampak pada pendanaan proyek pembangunan dan pengoperasian jalan tol.
"Sehingga, BUJT perlu menjaga kesinambungan bisnis jalan tol termasuk pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah yang seimbang," ujarnya.
