- VIVA/Dhana Kencana
VIVA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengoptimalkan peran gas bumi sebagai energi perantara menuju transisi energi guna mendukung akselerasi investasi di kawasan ekonomi baru. PGN menyatakan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder di lapangan terkait pembangunan kawasan ekonomi baru di berbagai daerah.
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Heru Setiawan mengatakan, potensi kebutuhan gas di Kawasan Industri (KI) dengan pendekatan luasan lahan adalah sebesar 390 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD). Selain itu, terdapat rencana peningkatan overall steel capacity Nasional, smelter dan gasifikasi pembangkit PLN yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia.
“Di Jawa Tengah Bagian Selatan, terdapat rencana supply gas untuk Kilang Cilacap yang nanti sebagai anchor buyer. Kemudian di kawasan Timur Indonesia, program PGN untuk Listrik Nasional yaitu rencana gasifikasi pembangkit PLN dari diesel ke gas. Dari sisi value chain-nya, penggunaan gas akan jauh lebih murah daripada diesel,” ujar Heru dalam acara Investor Daily Summit 2021, Kamis 13 Juli 2021.
Baca juga: Skenario Perpanjangan PPKM Darurat 6 Pekan, Ini Penjelasan Menkeu
Dia berharap optimalisasi peran gas bumi ini terus akan menyentuh kawasan seperti Papua, Ambon, Sulawesi, Nusa Tenggara dan daerah lainnya. Dijelaskan juga, proyek smelter memiliki potensi kebutuhan gas sampai dengan 80 BBTUD.
Sedangkan pada proyek gasifikasi PLN, berdasarkan Kepmen ESDM nomor 13 untuk pembangkit Tahap 1 memiliki potensi sampai dengan 76 BBTUD. Kedua proyek tersebut akan menjadi anchor demand bagi kawasan industri sekitarnya.
PGN juga telah melakukan penandatanganan Pokok-pokok Perjanjian dengan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Kendal bulan Mei lalu. Pada kerja sama ini, PGN akan menyediakan pasokan gas dan infrastruktur pendukungnya di KI Kendal dengan kebutuhan gas sekitar 37 BBTUD dan KIT Batang sekitar 10 BBTUD.
“Nanti akan ada kawasan industri di Cilacap. Kita ingin adanya sinergi utilisasi infrastruktur, selain untuk ke Kilang namun juga akan kita gunakan untuk kawasan industri maupun masyarakat khususnya di Jawa Bagian Selatan,” imbuh Heru.
PGN sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas PT Pertamina, menurut Heru, sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM soal jaringan pipa transmisi Cirebon-Semarang yang diprioritaskan akan dibangun terlebih dahulu untuk ruas dari Semarang ke Batang. Dengan begitu, akan ada pasokan gas khusus ke Batang melalui jaringan Semarang-Batang.
PGN, lanjut dia, berkomitmen menjalankan program gasifikasi nasional. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam pembukaan Investor Daily Summit 2021, bahwa sesuai semangat cipta kerja yang konsepnya adalah menurunkan impor, menaikkan ekspor, dan menciptakan value bagi bangsa.
Dia melanjutkan, program PGN untuk pemenuhan gas rumah tangga penting untuk berkontribusi menekan defisit neraca impor energi. Kedua adalah PGN mendukung industri khusus, retail, dan industri umum termasuk kawasan induatri yang disesuaikan dengan tata ruang masing-masing daerah.
Saat ini fokus di Jawa Barat dan Jawa Tengah, namun demikian terdapat anchor di daerah Indonesia Timur yang nantinya selaras dengan prioritas yang ketiga yaitu dalam penyediaan listrik nasional.
PGN juga mendukung konsep Eco Industrial Park/ Estate dengan renewable energy dan aspek Environment – Social – Governance (ESG) pada kawasan industri. Konsep investasi ESG tidak mengejar keuntungan semata, melainkan memperhatikan kebermanfaatan usaha bagi lingkungan, masyarakat, dan pemerintah.
“Perkembangannya saat ini beberapa industri terutama terkait dengan FDI (Foreign Direct Investment) mulai melakukan satu tambahan requirement yaitu konsep eco. Jadi sudah mulai green production, karena saat ini sudah menjadi brand bagi investasi. Selain gas juga akan kami gabungkan energi lain seperti solar PV, air, atau geothermal yang saat ini banyak tersebar di Indonesia,” jelas Heru.
Kesuksesan pemanfaatan gas bumi di suatu kawasan ekonomi baru juga mempertimbangkan jenis industri di dalam kawasan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, listrik, telekomunikasi, energi dan lain-lain. (dum)
